Ketua MPR RI - Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI

Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah.

Ia menilai usulan Muhammadiyah tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945."Oleh karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh," ujar Bamsoet dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun MPR RI" di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan, sementara anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi.

Ia melanjutkan, "Pertanyaannya, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas, apakah bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Namun, sejauh mana efektivitasnya bisa diperdebatkan."

Bamsoet menjelaskan bahwa poin awal munculnya wacana utusan golongan dalam diskusi dengan PP Muhammadiyah dikarenakan keprihatinan atas kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang sudah terjebak dalam angka-angka. Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.

"Wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR RI, saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut kami lempar lagi ke publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika tidak perlu buru-buru ditelan atau dimentahkan," ujarnya.

Menurut dia, biarkan usulan tersebut mewarnai diskursus kebangsaan Indonesia, para ahli hukum tata negara, sosiologi, bahkan sejarawan yang mengerti betul embrio kelahiran Indonesia, perlu terlibat dalam diskusi tersebut.

Hal itu terkait bagaimana sebetulnya jati diri bangsa Indonesia, apakah utusan golongan memang relevan diadakan kembali karena jawaban akhirnya rakyat yang menentukan.

Selain itu, kata dia, terkait dengan wacana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, MPR RI 2019—2024 memulainya dengan melakukan silaturahmi kebangsaan. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…