Menko Polhukam - Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Mahfud MD

Menko Polhukam

Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kegiatan terorisme saat ini sudah kian canggih, termasuk pendanaan yang cukup transfer via "smartphone".

"Transfer uangnya sudah melalui handphone kaya gini, 'smartphone'. Jadi, sudah digital," kata dia di Jakarta, Jumat (10/1), seraya menunjuk "smartphone" awak media yang digunakan merekam wawancara.

Mahfud ditemui usai menunaikan Shalat Jumat di Kantor Kemenko Polhukam, dan baru saja juga bertemu dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Terorisme Pemerintah Jepang Shigenobu Fukumoto.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius ikut mendampingi Menko Polhukam.

Kalau dulu, kata Mahfud, pendanaannya masih secara konvensional melalui bank sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana untuk kegiatan terorisme. Namun, menurut dia, dengan pola seperti sekarang membuat aliran dananya susah terlacak, apalagi disebar ke berbagai orang sebagai penerima dana sebelum dikumpulkan kembali.

"Sekarang, 'jret' gitu sudah sampai ke yang bersangkutan, dan itu disamarkan dan dibagi. Misalnya, di Indonesia ada yang nerima 100 orang dibagi-bagi, dikumpulkan. Itu dioperasikan untuk beli senjata merakit senjata, dan sebagainya," katanya.

Selain itu, Mahfud juga mengkhawatirkan semakin canggihnya terorisme karena lebih banyak melibatkan kaum perempuan dan anak-anak. Ia mencontohkan warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat terorisme yang masih berada di Suriah, atau sering disebut FTF (Foreign Terrorist Fighter).

"Coba yang ada di Suriah itu ada 187 orang kita di sana yang diduga bergabung dengan teroris. Sebanyak 31 orang itu laki-laki, sisanya itu perempuan dan anak-anak," kata Mahfud. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…