Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia

Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Jakarta - Penyakit Anthrak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta telah menimbulkan kematian beberapa ekor ternak sapi dan seorang manusia. Dan kini, telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementrian Kesehatan RI. Maka, berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menyampaikan beberapa sikap.

"Pertama, sangatlah menyesalkan dan turut prihatin munculnya wabah Anthraks di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini mengindikasi kurang cermatnya Pemerintah (Pemda/pemprov/K-L) dalam menangani (preventif dan kuratif) tentang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), di sentra-sentra peternakan rakyat yang telah diidentifikasi sejak lama", ungkap Ketum PPSKI Teguh Boediyana, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Kedua, lanjut Teguh, belajar dari kasus Anthraks di Gunung Kidul, pemerintah harus mewaspdai kemungkinan merebaknya 25 jenis penyakit yang masuk katagori PHMS lainnya seperti Anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rabies, BSE (mad Cow) dan lainnya.

"Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah mengeluarkan kebijakan terhadap lalulintas ternak, baik yang ada di dalam negeri maupun impor dari wilayah-wilayah tertular agar tidak merebak", ujar Teguh.

Misalnya, mengatur dan mengawasi dengan ketat lalulintas dari Gunung kidul ke wilayah lainnya. Demikian juga dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK (melanggar UU No. 41 tentang PKH).

Ketiga, pemerintah perlu menganggarkan Dana Tanggap Darurat, biaya untuk vaksinasi masal, melakukan penyuluhan masal di sekolah-sekolah dan di media umum tentang tatacara penanggulangan penyakit Anthrax jika tertular, dengan melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan."Hal ini, agar setiap muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi", tandas Teguh.

Teguh pun berharap, seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi dan kerbau dapat bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…