Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti

Ketua DPD RI

Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mattalitti mencatat ada dua masalah penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sebagai pemicu gejolak penolakan tambang di pulau penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia itu.

"Dalam catatan kami ada dua persoalan penambangan timah ini, pertama persoalan penataan dan persaingan bisnis yang tidak sehat," kata La Nyalla Mattalitti saat melakukan kerja di Pemprov Kepulauan Babel, Pangkalpinang, Rabu sore (8/1).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah seharusnya menata penambangan timah secara ketat, termasuk menata zonasi pertambangan di laut, sehingga dapat menyelesaikan gejolak penolakan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan penataan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung, geopark dan kawasan lainnya yang jelas melanggar Undang-Undang Minerba, Lingkungan Hidup dan Undang-undang Kehutanan. .

"Kepolisian daerah harus berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum tersebut," ujarnya.

Ia menilai ada hal yang aneh, terkait berhentinya aktivitas puluhan perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Sebaliknya ada smelter yang masih beroperasi melakukan usahanya.

"Hal ini akan kami teliti, apakah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha dan kartel, karena sumber daya alam di daerah ini seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk membuka peluang tenaga kerja," katanya.

Kunjungan kerjanya ke Bangka Belitung kali ini untuk mencatat dan menerima aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagai tanggung jawab dan kuajiban serta fungsi DPD sebagai perwakilan daerah ke pusat.

Dalam fungsi pengawasan, DPD juga ingin memastikan bahwa program-program pembangunan yang harus dijalankan pemerintah daerah maupun pusat dapat berjalan dengan baik, sebab DPD percaya jika 34 provinsi di Indonesia maju maka bangsa ini juga maju. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

Menkumham - Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi

Yasonna H. Laoly Menkumham Perlu Strategi Pembangunan Hukum Guna Peningkatan Investasi  Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun - Selama 2019

KPK Dorong Pemda Selamatkan Kerugian Negara Rp18 Triliun Selama 2019   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi…

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh

Gaprindo Berharap Agar Perda KTR Bogor Dievaluasi Menyeluruh NERACA  Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap agar Perda…

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda

KPK Dapat Dukungan Dunia Internasional Terkait Suap Garuda NERACA  Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari dunia internasional…