Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin

Wakil Presiden

Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk kembali menerapkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup perlu kajian lanjut guna mengetahui sistem yang tepat untuk proses demokrasi di Indonesia.

"Idealnya itu nanti diukur mana yang lebih, (lebih) maslahat yang mana. Itu harus dikaji mendalam. Kita ikutilah, kan DPR yang punya kewenangan membahas itu," kata Wapres Ma'ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (15/1).

Wapres mengatakan perjalanan demokrasi di Indonesia pernah mengalami kedua sistem pemilu tersebut. Sehingga, sebelum DPR membahas lebih lanjut mengenai rencana pembentukan regulasinya, Wapres Ma'ruf meminta dua sistem itu dikaji dengan benar.

"Kita minta DPR mengkaji secara mendalam. Kan sudah pernah yang proporsional terbuka, yang tertutup juga pernah. Nah, kita lihat dari dua sistem ini mana yang terbaik," ujarnya menambahkan.

Sistem pemilihan umum anggota legislatif model proporsional tertutup pernah diterapkan pada masa orde baru dan Pemilu 2004. Setelah itu, sejak 2009 hingga kini, Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka.

Sistem proporsional tertutup membolehkan partai politik menentukan caleg atau kadernya untuk duduk di kursi parlemen. Masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg. Model pemilihan tersebut juga dinilai meminimalkan praktik politik uang karena potensi caleg bertemu langsung dengan pemilih sangat minim.

Sementara pemilihan sistem proporsional terbuka memberi ruang bagi publik untuk memilih langsung calon-calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota. Caleg dengan suara terbanyak berhak untuk duduk di kursi parlemen. Dalam sistem ini, caleg yang ingin maju dalam Pileg tidak harus berasal dari kader partai, sehingga tidak ada saringan dalam menentukan kualitas politik pada caleg tersebut. Ant

BERITA TERKAIT

Menpan RB - Narkoba Barang Tidak Berharga

Tjahjo Kumolo Menpan RB Narkoba Barang Tidak Berharga  Padang Sidempuan - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)…

Ketua MPR RI - Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo…

Ketua DPR - Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia

Puan Maharani Ketua DPR Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia  Semarang - Ketua DPR Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015,…

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama   NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh…

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan   NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad)…