Kerugian Asabri Lebih Banyak di Portofolio Saham - ROMBAK JAJARAN DIREKSI ASABRI

NERACA

Jakarta –Setelah kasus asuransi Jiwasraya yang gagal bayar premi, kini berlanjut dugaan fraud di Asabri yang mencoreng citra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena telah merugikan negara dan nasabahnya hingga trilunan rupiah. Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo adanya kerugian di portofolio dari sisi saham milik PT Asabri (Persero) belum diketahui terkait jumlah kerugian tersebut.”Memang ada kerugian di portofolio sisi sahamnya. Ini sedang kita kaji karena nilainya bergerak terus tapi memang ada penurunan nilai di sisi sahamnya,” katanya di Jakarta, kemarin (13/1).

Kartika masih belum tahu waktu pasti dimulainya terdapat kerugian pada saham Asabri sebab masih dilakukan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Kita lagi teliti dan menginvestigasi dengan BPK jadi belum terlihat dari kapannya. Tapi ini sudah cukup lama,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengaku belum mengetahui strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus Asabri sebab masih dalam proses pendalaman bersama Menkopolhukam Mahfud MD.”Belum tahu, baru mau kita teliti dulu kejadiannya seperti apa dan loss-nya seperti apa. Kalau opsi Asabri belum ada opsi,” katanya.

Dia mengatakan, strategi tersebut pasti berbeda dengan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebab Asabri merupakan asuransi sosial sehingga tidak dilakukan secara business to business (B2B).”Asabri kan asuransi sosial bukan privat jadi pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya. Tidak bisa dalam konteks B2B, agak sulit karena mereka asuransi sosial,” katanya.

Kartika menuturkan Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD melalui pertemuan yang akan dilakukan pada akhir pekan ini.”Dipanggil Menteri Polhukam dulu. Belum tahu, akhir minggu ini mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya akan segera merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero) dalam waktu dekat yang diperkirakan pada tahun 2020. Dia belum dapat memastikan perombakan direksi PT Asabri tersebut dilakukan secara keseluruhan atau tidak sebab masih akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.”Belum tahu, belum tahu. Ini masih diskusi sama Pak Menteri,” ujarnya.

Pihak manajemen PT Asabri(Persero) dalam siaran persnya di Jakarta, menyampaikan, pemberitaan di media massa belakangan ini tidak sesuai dengan keadaan perseroan. Apalagi soal tudingan praktik korupsi senilai Rp 10 triliun. Menurut manajemen Asabri, Pertama, Asabri menyebut kegiatan operasional Asabriterutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabridapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabriyang sifatnya sementara. Namun demikian, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut. Dalam melakukan penempatan investasi, manajemen mengaku mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi, mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manajemen Asabri terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta Asabri dan stakeholders pemangku kepentingan. Sebelumnya pada Jumat (10/1), Menkopolhukam Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) sehingga ia meminta hal itu diungkap secara tuntas."Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," katanya.

Dia pun akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta kejelasan soal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) pada pekan ini.

Kemudian Menteri BUMN Erick Thohirlangsung bergerak cepat dengan memanggil Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto pada Jumat (10/1) petang. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait kondisi asuransi pelat merah tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Senin ini (13/1/2020), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjomengatakan dugaaankerugian hingga Rp 10 triliun itu masih didalami dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pemerintah mengungkapkan salah satu faktor kerugian perusahaan BUMN itu dipicu investasi saham. bani

BERITA TERKAIT

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…

KONDISI INDUSTRI JASA KEUANGAN - OJK Diminta Reformasi Menyeluruh

Jakarta-Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (Dapen). "Industri…

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…

KONDISI INDUSTRI JASA KEUANGAN - OJK Diminta Reformasi Menyeluruh

Jakarta-Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (Dapen). "Industri…

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…