SDM Konstruksi Harus Siap Hadapi Tahun Kompetisi 2020   

NERACA

Jakarta - Sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus benar-benar mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi tahun 2020 yang juga disebut sebagai tahun kompetisi.

"Tahun depan adalah tahun kompetisi, kalau ada peralihan dari struktural ke jabatan fungsional harus dihadapi. Harus siap mental dan modalnya," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) PUPR, Lolly Martina Martief, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (16/12).

Menurut dia, seluruh jajaran Kementerian PUPR harus mempunyai terobosan dan inovasi sesuai tantangan saat ini agar kegiatan-kegiatan dilakukan saat ini dan ke depan sesuai dan bermanfaat bagi Kementerian PUPR serta bermanfaat di tingkat nasional, bahkan sesuai tuntutan global, tidak hanya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa.

Lolly juga meminta agar dalam penyusunan program 2020, selain harus memperhatikan organisasi yang akan berubah, target juga harus dilaksanakan.

"Kelemahan kita adalah kurangnya perencanaan yang baik. Jangan copy paste dari kegiatan sebelumnya. Tolong proses dan kualitas kegiatan dijaga," katanya.

Saat ini secara global, ujar dia, masyarakat dihadapkan dengan adanya Global Mega Trend 2045, antara lain era revolusi industri 4.0, dengan berkembangnya teknologi big data, artificial intelligence atau internet of things. BPSDM dalam hal ini juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut.

Tantangan berikutnya, adalah salah satu Visi Indonesia 2020-2024, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah infrastruktur, mulai 2019 Kementerian PUPR konsentrasi pada pembangunan SDM, yang dititikberatkan kepada sekolah dan pelatihan vokasional, serta manajemen talenta.

"Pemanfaatan teknologi juga harus dioptimalkan, sehingga pembelajaran tidak hanya konvensional, tetapi yang inovatif dan efektif, seperti e-learning dan blended learning, dimana target BPSDM pada 2020 nanti 50 persen pelatihan sudah blended dan full dengan e-learning," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan pemerintah akan menggenjot program vokasi tahun 2020 sebagai salah satu upaya memenuhi daya saing tenaga kerja Republik Indonesia.

"Masalah terbesar adalah adanya mismatch (ketidakcocokan) antara pekerjaan dan latar belakang pendidikan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin di sela-sela Forum Internasional Tahunan Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12).

Dalam sesi seminar bertajuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing AIFED, Arif menambahkan vokasi diperlukan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia menyebutkan daya saing tenaga kerja masih rendah karena sekitar 60 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Untuk itu, keahlian perlu ditingkatkan agar daya saing tenaga kerja Indonesia optimal.

Pemerintah, lanjut dia, mengalokasikan 20 persen atau sebesar Rp505,8 triliun dari total belanja negara dalam APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun untuk kebutuhan pendidikan atau sumber daya manusia. Mohar/Ant