Produk Jiwasraya Layaknya Skema Ponzi

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dan perpajakan, Yustinus Prastowo menilai produk asuransi yang mulai diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada medio 2012 layaknya produk investasi berskema ponzi. "Jadi skema ponzinya itu seperti gali lobang tutup lobang dengan cari premi baru untuk bayar keuntungan nasabah dari premi yang lama. Kemudian untuk menunjukkan performa yang bagus, dilakukan 'window dressing' atau poles laporan keuangan dengan premi dimasukkan sebagai pendapatan, bukan juga dicatat sebagai utang," ujar Yustinus di Jakarta, Selasa (31/12).

Ia mengatakan skema Ponzi ditandai dengan janji pemberian bunga pasti (fix rate) di angka sembilan persen hingga 13 persen untuk produk JS Saving Plan, dan produk asuransi tradisional dengan bunga hingga 14 persen. Yustinus memaparkan investasi Ponzi merupakan salah satu modus investasi palsu yang membayar keuntungan investor dari uang mereka sendiri, atau uang dari investor berikutnya. Secara gamblang, pembayaran atas investasi bukan dari keuntungan yang diperoleh dari lembaga yang menjalankan bisnis keuangan tersebut.

Sebaiknya, lanjut Yustinus, sebelum menjual produk asuransi dengan iming-iming bunga pasti, direksi lama Jiwasraya bersama regulator lebih dulu menghitung manfaat dan risiko produk secara cermat, agar ke depannya perusahaan tidak mengalami gagal bayar (default) yang akhirnya merugikan investor atau nasabah.

Yustinus menambahkan keadaan semakin runyam ketika produk itu malah dijadikan alat oleh sejumlah pihak untuk melakukan korupsi secara terstruktur dan sistematis, dengan memanipulasi laporan keuangan. "Produk ini kan beresiko tinggi, apalagi untuk asuransi. Beda kalau nonasuransi mungkin masih bisa ditolerir. Lalu soal pengawasan, kenapa produk ini disetujui," tuturnya.

Menyusul adanya sederet masalah yang sedang terjadi di Jiwasraya, Yustinus pun meminta pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan investor terhadap industri keuangan nasional. "Saya yakin ini sudah terjadi lama dan tidak mungkin korupsi sebesar itu terjadi tiba-tiba. Bahkan mungkin fraud sudah terjadi sebelum 2006. Jadi agak aneh ketika ada pihak yang mengatakan bahwa fraud baru terjadi dalam dua tahun," tegasnya.

Seperti diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga Agustus 2019 diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. "Ini masih perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu," katanya dalam keterangan pers di Gedung Jaksa Agung.

Menurut dia, potensi kerugian itu timbul karena adanya tindakan melanggar prinsip tata kelola perusahaan menyangkut pengelolaan dana yang dihimpun melalui program asuransi saving plan. Jiwasraya, ungkap dia, melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi pada aset yang berisiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi pula.

Investasi asuransi BUMN itu di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah itu, lanjut dia, sebesar 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan 95 persen ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Selain itu, korporasi juga berinvestasi di reksadana sebanyak 59,1 persen persen senilai Rp14,9 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak dua persen dikelola manajer investasi Indonesia berkinerja baik dan 98 persen dikelola manajer investasi berkinerja buruk.

Akibatnya, lanjut dia, asuransi Jiwasraya saving plan mengalami gagal bayar terhadap klaim jatuh tempo dan sudah diprediksi BPK sesuai laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi investasi, pendapatan dan biaya operasional. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor 33/F2/FG2/12 tahun 2019 pada 17 Desember 2019.

"Penyidikan itu dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup tertentu, ada 13 grup di 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan (GCG)," katanya. Sementara itu, Jampidsus Adi Toegarisman menambahkan perkara itu ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Juni 2019 dan hingga saat ini sudah memeriksa 89 orang.

Namun, karena menyangkut beberapa wilayah lebih luas dan kasus yang besar, kasus itu kini ditangani Kejaksaan Agung RI. "Kami sedang mengerjakan di tahap penyidikan. Kami kumpulkan alat bukti untuk membuktikan termasuk akan koordinasi tentang perhitungan kerugian negara dengan lembaga yang punya kewenangan," katanya.

BERITA TERKAIT

MAGI Beri Penghargaan ke Bengkel Rekanan Terbaik

    NERACA.   Jakarta - PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) memberikan penghargaan kepada bengkel rekanan terbaiknya dalam ajang…

Jamkrindo Syariah Targetkan Volume Penjaminan Rp35 Triliun

NERACA Jakarta - PT Jamkrindo Syariah (Jamsyar) mentargetkan volume penjaminan pada akhir 2020 mendatang bisa mencapai Rp35 triliun dan meraih…

BSM Jalin Kerjasama dengan Indonesia Re Group

    NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Reasuransi Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

MAGI Beri Penghargaan ke Bengkel Rekanan Terbaik

    NERACA.   Jakarta - PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) memberikan penghargaan kepada bengkel rekanan terbaiknya dalam ajang…

Jamkrindo Syariah Targetkan Volume Penjaminan Rp35 Triliun

NERACA Jakarta - PT Jamkrindo Syariah (Jamsyar) mentargetkan volume penjaminan pada akhir 2020 mendatang bisa mencapai Rp35 triliun dan meraih…

Produk Jiwasraya Layaknya Skema Ponzi

  NERACA   Jakarta - Pengamat ekonomi dan perpajakan, Yustinus Prastowo menilai produk asuransi yang mulai diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya…