NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan secara informal saat ini sudah ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). "Kalau secara informasi, mungkin baru 2-3 fraksi (usulkan pembentukan Pansus Jiwasraya), namun nanti kita lihat secara formalnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

Dasco mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra. Namun dirinya enggan mengungkapkan dua fraksi lainnya. Dia menjelaskan, penyampaian usulan pembentukan Pansus JIwasraya dilakukan ketika masa sidang, sedangkan saat ini DPR sedang masa reses hingga 10 Januari 2020.

Menurut dia, dalam masa sidang mendatang Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim), dan dalam rapat tersebut akan terlihat secara formal fraksi apa saja yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. "Ini ada tata kelola keuangan di bawah Komisi XI, lalu akuntabilitas keuangan dibawa ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan ada Komisi VI sehingga nanti tiga unsur tersebut perlu digabungkan dan mekansime penggabungan itu ada di Pansus," ujarnya.

Dasco menjelaskan, Komisi XI dan Komisi VI DPR RI sudah meminta membuat surat untuk mengadakan audit secara khusus terhadap PT. Jiwasraya. Menurut dia, kemungkinan dalam Rapim DPR di masa sidang mendatang, Komisi XI dan Komisi VI akan mengusulkan secara resmi pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Kalau nanti sudah didalami, baru kita tahu uang larinya ke mana dan untuk apa. Jadi sebaiknya berbagai polemik tidak perlu berkembang karena akan memanaskan suasana," katanya. Menurut dia, permasalahan PT. Jiwasraya harus segera dicarikan solusinya karena yang menjadi korban adalah para nasabah yang banyak kehilangan uangnya.

Selain itu, Anggota Ombudsman RI, La Ode Ida sepakat dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kasus Asuransi Jiwasraya. "DPR harus segera bentuk Pansus Jiwasraya. Ini persoalan serius di pemerintahan," ujar La Ode, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait persoalan yang dianggap serius itu, termasuk apabila orang yang terkait adalah oknum pemerintahan yang dianggap penting. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberi atensi khusus kepada orang-orang yang ramai dibicarakan publik tersebut di dalam kerangka pemerintahannya saat ini, agar apa yang sebenarnya terjadi bisa terungkap. "Kembali periksa rekam jejaknya," ujar dia menyarankan.

Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menemukan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk periode 2014-2018. Dugaan tindak korupsi itu dilakukan melalui produk Bancassurance dan Aliansi Strategis. Pemerintah sejak 2006 sampai hari ini sudah konsisten mencari solusi persoalan ini. Namun belakangan, usulan dibentuknya pansus atau panitia kerja (panja) di DPR RI banyak mendapat dukungan.

Usulan yang muncul dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta itu, dianggap sejalan dengan langkah strategis Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung untuk penyelesaian kasus Jiwasraya.