Program Debirokratisasi dan Deregulasi Demi Perbaikan Pelayanan Publik

Oleh : Bagus Ramadhan, Pengamat Ekonomi

Dukungan terhadap rencana pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi Pemerintah mulai berdatangan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur negara semakin baik dalam pelayanan publik.

Rencana pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi Pemerintah agaknya mulai terintis dan dijalankan. Meski masih menunggu rancangan Omnibus Law, pelaksanaan penyederhaan ini diharap mampu meningkatkan kinerja aparatur negara menjadi lebih baik guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pihak ASN untuk memberikan dukungan atas rencana penyederhanaan regulasi dan efisiensi birokrasi. Dirinya juga mendorong agar para pegawai di kementeriannya untuk meningkatkan kapasitas dalam melayani masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Pihaknya turut merespons prioritas dan program utama itu dalam rangka meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi semakin sederhana dan menjadi lebih efisien. Ia menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak ada pejabat fungsional, sebab semua wajib memiliki sikap profesionalitas, meningkatkan kompetensi dan integritas dalam rangka melayani, meski notabene memiliki titel pejabat.

Sebelumnya Presiden Jokowi Telah mengumumkan rencana ini saat pidato pelantikkannya. Dia meminta untuk jabatan eselon pemerintahan disunat hingga menjadi dua level saja. Dan diganti menjadi jabatan fungsional. Instruksi tersebut kemudian ditanggapi oleh berbagai lembaga atau kementerian. Salah satunya yang diampu oleh Menteri Sri Mulyani tadi. Sri Mulyani disebutkan telah mulai menghapus jabatan eselon III dan IV. Termasuk mengalihkan 112 pejabat eselon terkait untuk mengisi jabatan fungsional.

Jokowi menilai, jika penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja. Adapun penyusutan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pihak-pihak terkait.

Meski akan dilakukan pemangkasan jabatan eselon, Jokowi menyampaikan bahwa nantinya tugas-tugas administratif oleh eselon III dan IV akan dialihkan dengan menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Dirinya menyatakan telah menginstruksikan kepada MenPAN (RB) untuk sistem AI ini. Sehingga nantinya birokrasi Indonesia akan lebih cepat dan maju.

Sebagai informasi, tidak semuaeselonIII dan IV yang nantinya dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Terdapat tiga kriteria penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural yang dikecualikan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri (PAN-RB) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan nomor 393 tahun 2019. Yakni tentang langkah strategis dan nyata penyederhanaan Birokrasi dengan rincian sebagai berikut;

Pertama, mempunyai tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran maupun pengguna barang atau jasa.

Kedua, peringkasan birokrasi ini juga dikecualikan bagi eselon yang memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kewenangan maupun otoritas, legilisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, serta kewenangan kewilayahan.

Ketiga, pengecualian bagi kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus. Hal ini tergantung usulan masing-masing kementerian atau lembaga kepada Menteri PAN-RB yang menaunginya. Sebagai bahan estimasi penetapan jabatan yang dibutuhkan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III dan IV.

Di lain sisi, realisasi penyunatan eselon tersebut rencananya baru akan direalisasikan tahun depan yakni di 2020. Jokowi menegaskan kembali bahwa tahun depan eselon III dan IV tetap akan dipotong.

Kendati demikian, Jokowi menyampaikan bahwa perombakan tersebut masih bergantung dariomnibus lawyang sedang disusun oleh pemerintahan. Berdasarkan Omnibus Law ini ditengarai pemerintah berencana merevisi sebanyak 74 Undang-Undang yang berkenaan dengan pemangkasan sistem eselon ASN..

Menilik fakta kinerja para aparatur negara ini memang seringkali membuat gemas sejumlah pihak, khususnya masyarakat. Sebab, banyak kita lihat pegawai-pegawai ASN yang notabene hidup berkecukupan dari gaji pemerintahan ini belum menunjukkan kinerjanya secara maksimal. Jikalaupun ada, tentunya hanya segelintir orang saja.

Sehingga upaya Presiden untuk melakukan pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi ini patut didukung. Karena negara beserta rakyatnya tak mungkin terus-terusan mandeg hanya karena keadaan tatanan birokrasi yang dinilai macet.

Bukan tak mungkin jika rencana ini dapat direalisasikan segera maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan bangsa ke arah yang lebih baik. Termasuk bisa menghemat anggaran negara. Selain itu dapat meminimalkan kesenjangan kinerja diantara ASN dan meratakannya agar menjadi lebih optimal dan efisien.

BERITA TERKAIT

Penyederhanaan Birokrasi Mendukung Kemajuan Bangsa

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Ekonomi Politik   Reformasi merupakan salah satu prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju. Karenanya, penyederhanaan…

Omnibus Law Mampu Genjot Pertumbuhan Ekonomi

  Oleh :  Rian Sudarmaji, Pemerhati Kebijakan Publik Pemerintah dan DPR terus menggodok RUU Omnibus Law. Skema penyederhanaan regulasi tersebut…

Radikalisasi di Era 4.0

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi UI Radikalisasi adalah proses yang membuat kelompok atau individu menjadi berpaham…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Peran Media Menanggulangi Hoax

Oleh : Isna Azhari, Mahasiswa Komunikasi PTS Media tentu sangat berperan penting dalam menanggulangi hoax. Oleh karena itu, diharapkan pers…

Pansus Hambat Pencairan Dana Nasabah Jiwasraya

    Oleh: Yahya Bahasoan, Pengamat Ekonomi   Akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikagetkan dengan munculnya kasus dugaan korupsi PT…

Dukung RI Lawan Uni Eropa di Sidang WTO : Demi SDA Indonesia Masa Depan

  Oleh : Jonathan Alfred Talenggen, Pemerhati Ekonomi Internasional Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, dalam kasus sawit, Kementerian Perdagangan…