Visi Indonesia maju tidak pernah surut untuk segera diwujudkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berbagai program jitu dan terukur telah disiapkan untuk menggapai impian tersebut. Semua stakeholder diminta bersinergi untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi agar program pembangunan nasional berkesinambungan dapat berjalan sesuai harapan sehingga meningkatkan kesejahteraan, keunggulan SDM, dan mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin kompetitif.

Upaya tersebut diterjemahkan dalam langkah konkret seperti pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan dan merevisi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dalam fokus yang pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil serta berkompeten dan menguasai Iptek, sehingga mampu menjawab tantangan global.

Yang menjadi sorotan kini adalah mengembangkan kapasitas tenaga kerja. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, bahwa  mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hanya sekitar 12,57% yang lulus dari universitas dan diploma, sementara lulusan sekolah dasar dan menengah hingga 87,43%. Hal ini dinilai sebagai ketimpangan yang cukup menonjol.

Karena itu, Presiden terus berupaya meningkatkan Enrolment Ratio melalui program wajib sekolah, menekan kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, serta mengurangi ketimpangan antar-daerah. Yang meliputi sumber daya, kualitas guru, pendanaan, hingga kualitas sekolah. Fokus kedua adal;ah, pembangunan infrastruktur akan diteruskan guna mempermudah akses dari kawasan produksi ke kawasan distribusi termasuk kawasan wisata.

Ketiga, penyederhanaan dan perevisian regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha di level mikro, kecil, dan menengah. Langkah positif ini layak untuk didukung. Hal ini berarti, regulasi di Indonesia dinilai ruwet dan memakan waktu yang lama. Sehingga menciptakan regulasi yang dianggap ramah investasi, simplifikasi, dan juga sinkronisasi regulasi. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga penting untuk dilakukan.

Selanjutnya, fokus pada penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, agar tercipta birokrasi yang langsing, sehat, dan efisien. Presiden Jokowi menyatakan langkahnya untuk meringkas eselonisasi hanya akan menjadi dua tingkatan saja. Dan diganti menggunakan jabatan fungsional yang dinilai menghargai keahlian dan juga nilai kompetensi.

Presiden juga meminta jajaran Menteri untuk menjamin program prioritas dapat terlaksana dengan cepat dan sesuai harapan. Dia menegaskan, tidak akan ada ampun bagi yang bermalas-malasan. Kelima, transformasi ekonomi akan dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta mampu meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern. Yang dinilai memiliki nilai tambah cukup tinggi.

Banyak pihak yang mendukung kebijakan tersebut, mengingat selama ini ekspor Indonesia hanya berupa komoditas mentah. Pemerintah dinilai harus mendorong para eksportir untuk mengolah komoditasnya agar nilai ekspornya menjadi lebih tinggi dengan memberikan insentif fiskal serta non-fiskal.

Sebelumnya, dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Bahkan, produk domestik bruto mampu mencapai angka US$ 7 triliun pada 2045.

Hal ini tentu saja akan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju semakin dekat. Yakni dengan bekerja keras serta merealisasikan program pembangunan sesuai rencana pemerintahan. Semoga dalam kinerja pemerintahan Jokowi yang kedua ini akan lebih maju dan melesat menjadi negara adidaya, dan disegani dunia internasional, serta mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.