Jakarta-Presiden Jokowi meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa mulai tahun depan. Keterlibatan ini diperlukan agar penggunaan Dana desa lebih transparan dan akuntabel. Pasalnya, Presiden menemukan 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, namun belum memberikan kontribusi kepada pendapatan desa.

NERACA

Permintaan ini disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas mengenai penyaluran Dana Desa 2020, Rabu (11/12). Kebetulan, permintaan ini diucapkan usai heboh isu desa fiktif yang menerima aliran Dana Desa beberapa waktu lalu.

"Saya minta penggunaan Dana Desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya, sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan transparan, serta ada pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, penggunaan Dana Desa perlu didampingi dan diawasi agar anggaran itu tepat sasaran. Ketepatan sasaran bisa membantu masyarakat desa yang tidak punya sumber pendapatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. "Utamakan untuk program padat karya dan beri kesempatan kerja bagi mereka yang miskin dan menganggur di desa dengan model cash for work," ujarnya.

Selain itu, anggaran Dana Desa sejatinya tidak sedikit. Pemerintah setidaknya menganggarkan Rp72 triliun untuk program tersebut pada APBN 2020. Anggaran itu naik Rp2 triliun dari alokasi tahun ini yang Rp70 triliun. Sementara dalam lima tahun ke depan, anggaran Dana Desa ditargetkan akan mencapai Rp329,8 triliun.

"Ini sebuah angka yang sangat besar sekali dan jumlahnya semakin meningkat. Maka saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa," tegas Jokowi.  

Jokowi ingin dana desa bisa memberi manfaat percepatan pengembangan ekonomi di sektor-sektor produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan lainnya. Selain itu, turut menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan tingkat kemiskinan, dan membuat masyarakat desa menjadi lebih maju. "Maka untuk tahun 2020, saya minta di Januari, sudah bisa dimulai (penggunaan Dana Desa)," tuturnya.

Tidak hanya itu. Presiden menerima laporan Kemendes bahwa ada 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak beroperasi, meski sudah sempat dibentuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di desa.  Selain itu, ada 1.670 BUMDes yang beroperasi, namun belum memberikan kontribusi kepada pendapatan desa.

Berdasarkan data Kemendes/PDT,  setidaknya sekarang terdapat  45.549 BUMDes di Indonesia. Namun, ditemukan 4,8% BUMDes yang tidak berjalan dan 3,6% BUMDes yang belum memberi kontribusi ke pendapatan desa.

"Saya mendapatkan laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMdes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan," ujarnya.  

Kendati begitu, kepala negara tidak merinci di mana saja letak BUMDes yang tidak beroperasi dan tidak memberi kontribusi kepada pendapatan desa itu. Dia hanya meminta para jajaran menteri terkait agar segera membenahi temuan ini.

"Saya minta BUMDes di-scaling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar dan mulai dibuka channel distribusi," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.  

Tujuannya, agar BUMDes bisa kembali menyerap hasil produksi dari industri kecil di desa. Kemudian, bisa mendistribusikannya ke berbagai pihak. "Sehingga produk unggulan desa bisa masuk ke marketplace, baik nasional maupun global," tutur Jokowi.  

Presiden ingin para BUMDes ini segera dibenahi karena masih percaya bahwa lembaga tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Meski, pemerintah turut memberikan aliran dana desa kepada masyarakat.

Desa Fiktif

Sebelumnya, isu desa fiktif merebak di publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada beberapa desa yang diduga tidak ada, namun tetap menerima aliran dana program dari pemerintah pusat.

Hal ini membuat Menkeu sempat menghentikan penyaluran dana desa ke beberapa desa yang diduga fiktif. "Bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate, tidak memenuhi syarat sebagai desa, maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila sudah terlanjur ditransfer maka dana desa tersebut akan diambil kembali melalui pemerintah daerah masing-masing," ujar Sri Mulyani belum lama ini.  

Atas kejadian ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian membentuk tim investigasi ke-56 desa yang diduga fiktif. Hasilnya, 34 desa ada dan memenuhi syarat, 18 desa ada namun butuh pembenahan, dan empat desa masih diinvestigasi, yaitu Desa Arombu Utara, Desa Lerehoma, Desa Wiau, dan Desa Napooha.

Bila terbukti fiktif, empat desa yang masih diinvestigasi itu terancam harus mengembalikan dana desa sekitar Rp4,4 miliar. Menurut Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri Benny Irawan, pengembalian Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) setempat.

Namun, dia menyerahkan keputusan akhir di tim investigasi dari Kementerian Keuangan dan pemda yang bersangkutan. "Nanti kebijakannya dari Kemenkeu terkait uang yang sudah diserahkan. Begitu juga dengan perhitungan pastinya dibuat Kemenkeu dan pemda," ujarnya.

Menkeu menyatakan telah menghentikan sementara aliran Dana Desa dari APBN ke sejumlah desa yang dianggap fiktif. Bahkan, Menkeu akan menarik kembali aliran Dana Desa yang sudah terlanjur disalurkan ke daerah tersebut.

"Bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate, tidak memenuhi syarat sebagai desa, maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila sudah terlanjur ditransfer maka dana desa tersebut akan diambil kembali melalui pemerintah daerah masing-masing," ujar Sri Mulyani.

Dia sangat menyayangkan kebocoran dana desa kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran dana desa dilakukan dengan modus seolah-olah desa yang dituju masih ada dan memiliki penduduk. Padahal, desa tersebut tidak ada. Begitu pula dengan penduduknya. Namun, kepala desa dan jajaran perangkat desa lainnya masih terus menerima aliran dana desa dari keuangan negara. bari/mohar/fba