NERACA

Jakarta - Benar, perkebunan memang sudah membuktikan diri sebagai peyumbang devisa yang tidaklah kecil. Bahkan telah melebihi sektor minyak dan gas (migas). Terbukti berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor pertanian pada 2017 mencapai Rp 441 triliun, atau naik 24 persen dibandingkan 2016 yang hanya Rp 355 triliun. Dari angka tersebut, ekspor di komoditas perkebunan meningkat sebesar 26,5% atau dari US$ 25,5 miliar setara Rp 341,7 triliun menjadi US$ 31,8 miliar atau setara Rp432,4 triliun.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Bio Industri Kementerian Pertanian, Bambang, mengungkapkan dari angka ekspor perkebunan itu, perlu ada penguatan terhadap perkebunan melalui korporasi. Ini penting mengingat sebagian besar lahan perkebunan yang ada di Indonesia mayoritas dimiliki oleh petani. Artnya petani ikut andil dalam penyumbang devisa perkebunan yang nilainya tidaklah kecil.

“Hanya dengan kemitraan atau koroporasilah (petani-red) perkebunan bisa terangkat mengingat luas perkebunan di Indonesia mayoritas dikuasai oleh rakyat,” ujar Bambang.

Lebih dari itu, Bambang mengakui hanya dengan melakukan kemitraanlah maka dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Dan hanya dengan melakukan kemitraan jugalah industri pengolahan di dalam negeri bisa memenuhi pasokan atau bahan baku sesuai dengan kriterianya.

Contoh, kakao potensi produktivitas bisa mencapai 4 ton/hektar/tahun, sementara saat ini produktivitas petani kakao hanya 500 kg/hektar/tahun. Lalu pada kelapa sawit milik petani mandiri produktivitas tanadan buah segar (TBS)-nya hanya berkisar antrara 16 – 18 ton/hektar/tahun, padahal seharusnya bisa mencapai 36 ton/hektar/tahun.

“Sehingga dengan melakukan kemitraan bukan tidak mungkin akan meningkatkan produktivitas petani pekebun, hal ini karena mayoritas lahan perkebunan dikuasi oleh petani mandiri,” himbau Bambang.

Selamatkan Perkebunan

Namun di sisi lain, Bambang melihat dengan terus tumbuh kembangnya komoditas perkebunan di Indonesia maka tidak sedikit pihak yang ingin mengkerdilkannya. Pengkerdilan terhadap komoditas perkebunan di Indonesia dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang memperhambat masuknya hasil perkebunan asal Indonesia ke negara eksporti. Meskipun pada dasarnya negara tersebut sangat membutuhkan hasil perkebunan asal Indonesia.

Diantaranya kelapa sawit mulai dari aturan sustainable (keberlanjutan), kakao mulai dari aturan fermentasi dan non fermentasi, dan lainnya. Melihat hal tersebut maka yang harus dilakukan yaitu menyatukan kekuatan antara pelaku usaha, petani, hingga pemangku kebijakan, baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau semua bersatu maka perkebunan akan kuat dan tidak akan tergoyahkan. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi prioritas perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat,” jelas Bambang.

Tidak hanya kemitraan, Bambang mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus melakukan peremajaan kepada tanaman perkebunan baik yang sudah tua ataupun salah dalam menggunakan benih bersertifikat.

Terkait masalah peremajaan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat ditingkatkan mencapai 500 ribu hektar. Sehingga untuk mencapai target ini, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Artinya aturan yang berkaitan dengan penugasan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sedang dibahas. “Harus diubah dulu peraturan presiden (perpres) penugasan BPDPKS itu sendiri. Jadi yang pertama, selesaikan perpres BPDPKS agar replanting jadi tugas BPDP,” pungkas Airlangga. groho