NERACA

Jakarta – Kasus gagal bayar keuntungan reksadana yang menimpa Minna Padi Aset Manajemen dan Narada Aset Manajemen menjadi alasan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan di pasar modal. Oleh karena itu, OJK berharap beberapa aksi supervisi belakangan ini dapat dipahami dan didukung oleh pelaku pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, di dalam proses supervisi ini memang akan menyebabkan berbagai dampak di pasar. Adapun salah satu tekanan di pasar saham belakangan ini disebut berasal dari tindakan OJK yang tengah mendisiplinkan beberapa manajer investasi.”Saya mengajak bapak dan ibu semua pelaku pasar mengelola dampak ini secara bersama-sama. Kami harap transformasi ini dipahami dan didukung oleh para pelaku pasar karena pada akhirnya itulah masa depan pasar modal Indonesia,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Hoesen menegaskan bahwa sebenarnya tekanan di pasar tersebut bukan terjadi karena tindakan supervisi dari OJK saja melainkan juga akibat sentimen eksternal. Adapun, OJK sudah melakukan transformasi ekosistem pasar modal bukan baru kali ini melainkan sejak 2017.“Penyelesaiannya terus dipantau oleh OJK. Lagi proses. Kami kan [bubarkan] cuma 6 produk, tidak sampai [Rp 5 triliun], saya tidak tahu persis berapa,” lanjut Hoesen mengacu kepada pembubaran 6 produk reksa dana milik PT Minna Padi Aset Manajemen yang menjanjikan kepastian imbal hasil.

Disampaikannya, transformasi pasar modal dilakukan OJK dalam rangka meningkatkan perlindungan investor. Sejak 2017, OJK terus melakukan transformasi mulai dari kualitas keterbukaan informasi, sistem intermediaries, instrumen pasar, mekanisme audit, proses bisnis, dan lainnya."Kalau diperhatikan sejak 2017 kan yang dilakukan OJK sebetulnya mentransformasikan semua aspek di dalam pasar modal,"kata Hoesen.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus mengawasi penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi manajer investasi bermasalah tersebut. Hoesen menjelaskan dana kelolaan Minna Padi yang harus dikembalikan tidak mencapai Rp 5 triliun. Hanya saja Hoesen tak menyebutkan angka pastinya.  Terdapat enam reksadana saham milik Minna Padi yang harus dihentikan perdagangannya. "Ada enam produk, tidak sampai (Rp 5 triliun). Aku tidak tahu persisnya," imbuh Hoesen. 

Lebih lanjut, Hoesen akan terus melakukan transformasi di OJK untuk mengedepankan perlindungan investor. Mulai dari peningkatan kualitas keterbukaan informasi hingga instrumen dan pasar. Antara lain dengan mendorong adanya aturan e-proxy atau aturan pemberian kuasa secara elektronik untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) online dan elektronik IPO.

Di sisi lain, OJK juga menyoroti soal perusahaan yang melantai di bursa relatif memiliki emisi yang kecil. Untuk itu, Hoesen mengusulkan adanya insentif untuk proses merger atau akuisisi pada perusahaan sebelum melantai. "Nah ini bisa tidak dikasih insentif, merger akuisisi kan pajaknya lumayan,"jelasnya.