BGA Menggandeng Petani Tingkatkan Ekonomi

NERACA

Riau - PT Rohul Sawit Industri (BGA Group) sebagai perusahaan kelapa sawit di Provinsi Riau menggandeng petani untuk meningkatkan ekonomi melalui peremajaan kebun milik Koperasi Unit Desa Bangkit Usaha Makmur (KUD-BUM).

Ketua KUD BUM, Khoirum mengakui, bahwa peremajaan kebun milik KUD-BUM ini adalah kerjasama antara PT Rohul Sawit Industri (BGA Group) dengan KUD BUM, Perbankan dan Disbun setempat. “Dimana peran PTRSI selain sebagai enampung buahnya, juga berkewajiban sebagai pendamping (mitra) dalam hal teknis Agronomi agar kebunnya dapat sesuai standar perkebunan, namun pengelolaan kebun tetap dilakukan secara mandiri oleh petani dan Koperasi,” ucap Khoirum.

Lebih lanjut, menurut Khoirum, Ini merupakan anugerah bagi masyarakat, karena melakukan peremajaan (replanting) membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tanaman sawit petani di desa Bencah Kesuma ini pada umumnya telah berusia diatas 20 tahun.

“Sehingga dipastikan produktivitasnya menurun. Para petani yang mendapatkan bantuan dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). kami menyambut program ini dengan suka cita, sekaligus dapat swa-kelola kebunnya,” terang Khoirum.

KUD BUM Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Tandun memiliki luas areal sekitar 907,85 hektar, dengan jumlah anggota 372 KK dan menerima bantuan dari BPDPKS Rp.21,5 Milyar.Khoirum menambahkan, bahwa program PSR seluas 857 Ha dilaksanakan tiga tahap. Tahap pertama PSR seluas 447 Ha, tahap kedua seluas 410 Ha dan tahap ketiga 50,86 Ha.

Tahapan ini, Khoirum mengakui merupakan solusi bijaksana karena tidak semua petani berpola pikir yang sama terhadap pemanfaatan dana peremajaan dari BPDP ini. “Sebagian petani ada yang masih ragu sehingga perlu melihat hasilnya terlebih dulu. Namun setahun berjalan hasilnya terlihat, banyak anggotanya yang menyusul mendaftarkan diri ikut program peremajaan dana BPDP ini.” Ujar Khoirum.

Sebelumnya, produksi petani hanya mencapai 1,7 ton per hektar dengan sistem pengelolaan kebun “Singgle Management”. Di sini petani tidak dapat berbuat banyak karena hanya perusahaan (mitra) yang melakukan pengelolaan kebun. Kini, dengan adanya dukungan dari pemerintah maupun pendampingan dari PT RSI, Khoirum optimis akan mendapatkan hasil panen diatas 3 ton  per hektar . Disamping itu, petani juga mendapatkan ilmu dari perusahaan khususnya berkaitan dengan agronomi melalui pelatihan.

Program PSR ini juga dibarengi dengan program tumpang sari tanaman jagung seluas 447 hektar. “Kami merekomendasikan peremajaan siklus kedua di KUD BUM bisa tumpang sari tanaman jagung tujuannya supaya petani mempunyai penghasilan alternatif,” ujar Khoirum.

Kemudian, Khoirum  mengakui berhubung petani setempat juga memiliki tabungan di koperasinya Rp 10 Juta. Maka dana yang dapat dimaksimalkan oleh setiap petani secara total berjumlah Rp35 juta. Dana tersebut cukup untuk membeli bibit unggul bersertifikat, pembelian pupuk dan lainnya.

Mendengar hal tersebut Dinas Perkebunan Rokan Hulu memfasilitasi Koperasi Bangkit Usaha Makmur (yang menaungi petani) untuk dapat membeli bibit unggul bersertifikat dari PPKS, baik secara jumlah bibit maupun harga. Kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (SPK). 

Sekedar catatan, program sawit – jagung adalah program Menteri Pertanian periode sebelumnya yakni, Andi Amran Sulaiman dengan harapan dapat mendongkrak produksi pajale (padi, jagung dan kedelai). 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan mengungkapkan bahwa angka realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) di provinsi Riau sekitar 8.000 hektar.

"Di Riau sekitar 8.000 hektar yang sudah mendapatkan program replanting, jauh lebih rendah dari Sumatera Selatan yang mencapai sekitar 13.000 hektar, padahal kebun sawit Riau yang paling luas di Indonesia," terang Rusman.

Memang, Rusman mengakui salah satu alasan alas an mengapa peremajaan itu terhambat karena petani sawit swadaya terkendala manajemen dan administrasi kebun sebagai prosedur dan persyaratan pengajuan program PSR.

“Karena itu, sebaiknya seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, asosiasi petani, perusahaan, agar dapat berkolaborasi membantu petani menyelesaikan masalah dan persyaratan untuk ikut program PSR,” himbau Rusman.

Selain itu, Rusman mengatakan ada beberapa kendala lain yang dihadapi pemerintah sebelum bisa menyalurkan dana replanting kepada petani kelapa sawit.

Contohnya soal legalitas lahan kebun kelapa sawit. kemudian profil petani penerima dana, apakah memenuhi syarat dari perbankan sebagai sistem pendukung program peremajaan sawit.

"Tapi pemerintah terus berupaya membantu, misalnya mengurangi persyaratan dari 14 item menjadi hanya tinggal delapan, lalu semua sudah sistem online tidak perlu lagi bawa-bawa berkas," pungkas Rusman.

 

BERITA TERKAIT

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI Industri

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…