Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri

Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri

NERACA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI diminta untuk tidak melanggar aturan yang sudah dibuat terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai Kemendagri RI tidak konsisten dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri sebelumnya menyatakan tidak akan memberikan perpanjangan waktu. Tapi, beberapa waktu kemudian memberikan kelonggaran melebihi tenggat waktu 30 November 2019," ujarnya, Jumat (6/12).

Menurut Amir, tidak konsitennya Kemendagri RI bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Sebab, banyak juga pemerintah daerah lain yang ternyata mampu menyelesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

"Jangan sampai daerah lain yang sudah berkinerja baik justru menjadi malas-malasan karena toh nyatanya tidak ada sanksi bagi daerah yang terlambat," terangnya.

Amir menjelaskan, PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah omnibus law. Artinya, semua Undang Undang terkait dengan pembahasan APBD sudah masuk di situ.

"Jadi, tidak serta merta Pasal 312 Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijadikan dasar atau acuan," ungkapnya.

Terlepas dari itu, Amir mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang sudah berjuang keras untuk menyelamatkan Legislatif dan Eksekutif di DKI Jakarta agar tidak terkena sanksi.

"Saya berkeyakinan, beliau sudah melakukan lobi-lobi dengan pihak Kemendagri. Pak Pras sangat peduli agar Legislator di DKI tidak sampai terkena sanksi penundaan gaji selama enam bulan," tandasnya. Mohar

BERITA TERKAIT

Menkop Yakin Brand Kopi Lokal Mampu Bersaing

Menkop Yakin Brand Kopi Lokal Mampu Bersaing NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini saat ini, brand-brand…

Pemkab Lebak Ajak Nelayan Kembangkan Budi Daya Lobster

Pemkab Lebak Ajak Nelayan Kembangkan Budi Daya Lobster   NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten mengajak nelayan mengembangan budi…

Bea Cukai Palembang Gencarkan Sosialisasi Bea Masuk Kiriman 3 Dollar

Bea Cukai Palembang Gencarkan Sosialisasi Bea Masuk Kiriman 3 Dollar NERACA Palembang - Bea Cukai Palembang menggencarkan sosialisasi penyesuaian nilai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Film Dokumenter Lingkungan “Semesta” - Kolaborasi Strategis Menteri Siti Nurbaya – Nicholas Saputra

Film Dokumenter Lingkungan “Semesta” Kolaborasi Strategis Menteri Siti Nurbaya – Nicholas Saputra NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Kemenkop Terus Dorong Modernisasi Koperasi dan Digitalisasi UMKM

Kemenkop Terus Dorong Modernisasi Koperasi dan Digitalisasi UMKM NERACA Jombang - Kementerian Koperasi dan UKM bakal terus mendorong upaya modernisasi…

Transformasi Ekonomi, Era Disruptif dan Ketahanan Nasional

Transformasi Ekonomi, Era Disruptif dan Ketahanan Nasional  NERACA Jakarta - Perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi sesuai perkembangan zaman. Transformasi mencakup…