2020, Bulog Fokus Penguatan Komersial

Jakarta - Perum Bulog di tahun 2020 akan lebih berfokus pada penguatan peran komersial. Hal itu sejalan dengan berkurangnya penugasan dari pemerintah dalam penyediaan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

NERACA

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengakui bahwa kedepannya, Perum Bulog akan lebih meningkatkan kinerja komersial melalui penjualan komoditi pangan melalui on-line dan off-line, juga optimalisasi aset dan penguatan anak perusahaan serta unit bisnis.

Tidak hanya itu, Perum Bulog terus melakukan sejumlah inovasi bisnis, beberapa di antaranya yakni memodernisasi gudang beras yang dimilikinya secara bertahap di seluruh Indonesia, memproduksi beras bervitamin (terfonifikasi) dan terakhir merambah bisnis ecommerce dengan meluncurkan toko pangan online "panganan.com".

“Bahkan sejumlah kerjasama bisnis dengan berbagai BUMN dan pihak swasta lainnya telah dilakukan seperti penyediaan natura karyawan BNI dan BRI, penjualan sembako ke Grab Kios serta sinergi bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dalam memasok beras ke ritel modern,” kata Buwas.  

lebih lanjut, Buwas mengatakan membantah bila perusahaanya akan memusnahkan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah turun mutu atau turun kualitasnya (disposal) sebanyak 20 ribu ton. Beras yang telah turun kualitas itu dikatakannya telah mengendap selama tiga tahun di gudang Bulog sejak tahun 2017.

Buwas menyatakan beras-beras ini memang belum tentu bisa dijual ke pasar, tetapi ia mengatakan kalau beras-beras ini masih bisa dilelang untuk diproses menjadi tepung, pupuk, sampai etanol.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018, kata dia, beras yang telah dinilai turun mutu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian (mentan) sebagai beras disposal, maka bisa dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi atau HET, bukan di buang.

"Ada yang bisa diubah, jadi tepung pakan, paling buruk masih bisa diubah dari etanol. Jadi tidak dibuang," ucap Buwas.

Bahkan Buwas membenarkan penentuan nasib beras turun mutu ini juga tak sembarangan. Ia bilang Bulog melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian.

Barulah dari hasil uji lab, Bulog dapat mengetahui bilamana suatu beras masih bisa dijual ke masyarakat atau perlu dilelang sebagai tepung sampai pakan ayam.

 “Kualitas beras yang dijadikan etanol akan menjadi yang terendah. Dari hasil perubahan peruntukan itu, Buwas mengatakan harga jualnya akan turun dari semula,” ucap Buwas.

Sehingga Buwas bilang Bulog nantinya hanya akan meminta ganti sesuai selisih harga beli Bulog dengan harga jual produk olahan sekundernya.

“Karena ini CBP kami ajukan selisih harga tadi dengan harga jualnya. Kalau beli Rp 8.000 umpaman lalu nilai hanya Rp5.000 selisih Rp3.000 itu yang diganti negara. Itu sudah ada aturannya. Jadi bukan berarti saya itu meminta-minta mengemis bukan,” ucap Buwas.

Dengan adanya mekanisme tersebut, Buwas memastikan beras tidak akan dibuang namun memang tetap mengalami penurunan harga dari yang pertama kali dibeli Bulog dari petani. Karena itu cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah dinyatakan disposal, maka tentu pemerintah harus ganti rugi dari adanya penurunan harga jual tersebut.

“Itu tergantung hasil lelangnya (nominal penggantian). Uangnya diterima Bulog, kita laporkan ke negara 20 ribu ton itu lakunya sekian, pembaliannya dulu sekian; maka selisih harganya kita mintakan pengantiannya ke negara. Jadi enggak ada disposal itu dibuang,” terang Buwas.

Lebih dari itu, Buwas optimis stok beras yang dimiliki masih tergolong besar, yakni 2.249.757 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tercatat hingga 18 November 2019.

Dari jumlah tersebut, 900 ribu di antaranya merupakan jumlah stok dari hasil impor di tahun lalu. Dari semua persediaan yang ada, difokuskan untuk stok dalam negeri.  “(Aman) tidak perlu impor hingga 2020,” harap Buwas.

Adapun jenis sumbernya, Buwas mengatakan sebanyak 1.145.411 ton di antaranya merupakan hasil dari petani dalam negeri. Buwas menyebut harga beras dari petani lokal memang lebih tinggi dibanding negara lain, tapi Bulog tetap harus menggunakannya. 

"Kalau bukan Bulog ke siapa lagi petani akan menjual? Memang ada pasar bebas namun tidak sebesar Bulog penyerapannya," ucap Buwas.

Artinya Buwas yakin ketersediaan beras yang berpotensi meningkat pada akhir tahun ini. Apalagi, data BPS juga menunjukkan hal serupa. "Kami melihat data BPS, hanya satu yang kami lihat. Kenapa kami tidak impor? Dari data BPS kita tidak perlu impor. Terbukti hingga kini," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri menyampaikan kebutuhan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, musim panen yang bakal berlangsung pada awal tahun ini akan menambah jumlah stok yang ada, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

“Data yang dimiliki Bulog saat ini cadangan beras di gudangnya mencapai 2,3 juta ton. Artinya kebutuhan beras aman. Apalagi awal tahun ini kita akan memasuki panen raya,” kata Kuntoro, 

Sementara itu, berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan kerangka sampel area (KSA), luas panen besar yang ada mencapai 8,99 juta hektare. Angka tersebut meliputi produksi Januari-September yang diperkirakan mencapai 46,9 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 26,91 juta ton beras.

BERITA TERKAIT

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…

Tingkatkan Kinerja UMKM Menembus Pasar Ekspor - AKI DAN INKUBASI HOME DECOR

NERACA Bali – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan para…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…

Tingkatkan Kinerja UMKM Menembus Pasar Ekspor - AKI DAN INKUBASI HOME DECOR

NERACA Bali – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan para…