NERACA

Jakarta - PT Mandiri Sekuritas menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan merupakan kunci untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) di Indonesia. Chief Economist Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan memberdayakan prioritas investasi domestik dan asing pada sejumlah sektor strategis.

"Seperti pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sektor hilir yang berbasis komoditas, dan revitalisasi sektor manufaktur terutama yang berbasis ekspor sehingga 'middle income trap' dapat dihindari di tahun 2045 nanti," kata Leo dalam keterangan resmi.

Pada 2020, lanjut dia, ekonomi Indonesia relatif masih stabil seiring dengan telah diambilnya berbagai kebijakan moneter oleh pemerintah pada semester kedua tahun ini. "Dampak kebijakan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) di semester kedua tahun 2019, serta regulasi fiskal yang berorientasi pada kemudahan investasi akan menjadi dua faktor pendukung yang mendorong pertumbuhan Indonesia di tahun mendatang," katanya.

Leo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada di level 5,14 persen ditopang permintaan domestik, terutama investasi, yang akan menjadi pendorong utamanya. "Tingkat inflasi diperkirakan juga akan tetap stabil di bawah empat persen di tahun 2020, meski terdapat potensi penyesuaian harga barang atau jasa yang diatur pemerintah (administered price)," katanya.

Terkait kinerja performa rupiah, Leo mengatakan, hingga November 2019 relatif stabil bahkan sempat menguat hampir tiga persen, menjadikan rupiah sebagai mata uang dengan kinerja lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. "Kami percaya performa tahun 2020, rupiah diproyeksikan mencatatkan performa yang stabil seperti tahun ini. Rupiah yang stabil merupakan refleksi dari kondisi ekonomi yang solid," katanya.

Dengan kondisi makro yang cenderung membaik, lanjut dia, maka akan mampu mendorong masuknya investasi, termasuk asing ke Indonesia. Sementara itu, Bappenas menyatakan inovasi dengan digitalisasi pekerjaan birokrasi dapat membantu Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) pada 2030. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan apabila Indonesia ingin keluar dari jebakan MIT, sistem kerja yang lebih inovatif dan efisien harus diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dia menyebutkan posisi Indonesia pada MIT sudah sangat lama. Pada 1993, Indonesia sudah lepas dari Lower Income Trap dan beralih ke MIT. Namun, pada 1997-1998, Indonesia mulai turun lagi ke Lower Income Trap, dan kembali lagi ke MIT pada 2002. "Kalau kita hitung, sudah 17 tahun kita berada di posisi MIT," jelas Suharso dalam keterangannya.

Dia menargetkan posisi Indonesia setidaknya bisa naik ke posisi tengah di golongan middle income. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berinovasi dengan menjadi pelopor sistem bekerja digitalisasi atau smart office di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L).

Per 1 Januari 2020, akan dilakukan uji coba sistem kerja dengan membebaskan pegawai fungsional tidak harus bekerja di kantor. Nantinya, pekerjaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengandalkan jaringan internet dan bisa dikerjakan di mana saja. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN Kementerian PPN/Bappenas sehingga makin berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cara kerja ini diyakini lebih efisien dan efektif mendorong produktivitas.

Dia pun menambahkan langkah ini akan menentukan posisi Indonesia ke depan di mata dunia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi bisa terdorong naik 6 persen dengan mengandalkan digitalisasi. Sebagai contoh, lanjut Suharso, di lingkungan Bappenas ada sekitar 1.000 pegawai fungsional. Dia mengklaim sebagian besar pejabat eselon adalah orang pintar yang sudah cukup senior. Namun, cara kerja lama yang dilakukan membuat para pegawai ini kesulitan mengatur waktu. Kondisi itu juga membuat cara bekerja kurang optimal dan banyak tekanan.