NERACA

Jakarta – Industri pasar modal sangat sensitif terhadap berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri, termasuk soal kasus kejahatan di pasar modal seperti sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menutup produk reksa dana di salah satu manajer investasi. Namun demikian, hal tersebut diyakini tidak terlalu besar dampaknya pada pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi mengatakan, dampak dari banyaknya reksa dana yang dihentikan ini tak terlalu besar, sebab koreksi ini indeks ini justru disebabkan karena banyaknya saham bluechip yang dilego oleh investor.”"Nggak lah, itu pengaruhnya kecil kita udah liat dari research itu biasa saja pengaruhnya, lebih banyak ke eksternal karena kita lihat dari penurunan banyak dari saham bluechip memang turun dan regional juga turun jadi wajar aja,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Investor asing masih keluar dari pasar saham domestik. Sejumlah kasus reksa dana yang mencuat sejak dua pekan lalu membuat asing kurang percaya diri untuk masuk ke pasar saham domestik. Berdasarkan data perdagangan BEI, jual bersih atau net sell asing di pasar reguler mencapai Rp 25,09 miliar. Sementara itu, net sell asing di seluruh pasar mencapai Rp 31,7 miliar hingga pukul 10.20 WIB.

Dalam 3 bulan terakhir total net sell asing di pasar reguler sudah mencapai Rp 16,4 triliun. Sementara dalam tahun berjalan atau year to date, total net sell asing di pasar reguler mencapai Rp 25,79 triliun. Keluarnya asing tersebut terjadi pada saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa pagi sedang menguat 1,12% ke level 6.078,91.

Menurut Panin Sekuritas dalam risetnya, IHSG sedang rebound melanjutkan penguatan akhir pekan lalu. Sisi buruknya, asing selalu Jual pascaterjadinya kasus reksa dana. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pembekuan beberapa produk reksa dana dan pengetatan pengawasan terhadap perusahaan manajer investasi dengan kinerja produk yang turun signifikan. OJK sudah membekukan 6 reksa dana milik PT Minna Padi Aset Manajemen dan melakukan suspensi atas PT Narada Aset Manajemen.

Merespon kasus tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menghimbau OJK mengedepankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap industri jasa keuangan. Keputusan yang terlalu keras kepada perusahaan manajer investasi (MI) yang dinilai menyimpang harus mempertimbangkan perlindungan investor agar tidak merusak kepercayaan pasar.

Disampaikannya, ke depan bisa lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaku di industri jasa keuangan. Menurutnya jangan sampai ke depan, keputusan yang diambil pihak OJK menyebabkan nasabah merasa dirugikan.”Contoh kasus terakhir yang muncul dipermukaan yakni penutupan enam reksa dana (RD) milik Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). Keputusan ini dinilai berbagai kalangan tidak tepat. Pasalnya dapat merugikan nasabah,”ujarnya.