Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence-AI) di lingkungan pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki percepatan pelayanan kepada publik. Artinya, robot pengganti PNS eselon III dan IV itu tidak semata-mata untuk merampingkan birokrasi saja.

NERACA

Menurut Presiden, perkembangan zaman yang cepat lah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik. "Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat," ujarnya di Istana Merdeka, Senin (2/12).

Lagi pula, menurut Jokowi, kehadiran AI sejatinya memang bisa menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon III dan IV.  Misalnya, terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.

"Dengan AI, itu bisa bantu kita untuk hal teknis administrasi, akumulasi data, pengolahan data, ini yang mau kita kerjakan. Makanya, birokrasi harus dipercepat, tugas birokrasi diperingan, pelayanan kepada masyarakat, publik, dunia usaha itu bisa cepat lagi," ujar Jokowi.  

Untuk itu, Presiden menginginkan pergantian eselon III dan IV bisa segera dilakukan, sekalipun harus dilakukan secara bertahap. Misalnya, mengalihkan tugas dan fungsi eselon IV lebih dulu baru eselon III.

Selain itu, Jokowi ingin pergantian ke AI dilakukan karena sejumlah negara sudah mulai melakukan hal tersebut. Indonesia, katanya, tentu tidak ingin ketinggalan untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Di sisi lain, meski ada pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV dengan AI, namun hal ini tak serta merta membuat penghasilan para aparatur sipil negara (ASN) di posisi itu akan berkurang. "Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari ASN kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yang cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan," tutur dia.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Jokowi mengganti pejabat eselon III dan IV dengan AI tidak membutuhkan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tidak ada implikasi," ujarnya, akhir pekan lalu.

Kendati begitu, menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, kementerian tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus.

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno memastikan pemangkasan jabatan eselon tidak terkait dengan pengurangan pegawai. "Kalau eselon dirampingkan idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, kenaikan pangkat, ruang kenaikan pangkat menjadi berkurang. Apalagi ini penurunan penghasilan, tidak sama sekali," tegasnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Pratikno menekankan, rencana pemangkasan eselon III dan IV semata untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya struktural eselon III dan IV, pengambilan keputusan dipandang singkat karena hanya ditangani eselon I dan II. "Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional," ujarnya.

Perombakan BUMN

Pada bagian lain, Presiden buka-bukaan soal perombakan jajaran direksi BUMN yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini. Menurut dia, perombakan dilakukan karena dia ingin manajemen perusahaan pelat merah dibenahi total.  "Baik melalui perombakan total maupun manajemennya," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Jokowi mengatakan perbaikan tata kelola BUMN memang sekarang ini diperlukan supaya ke depan perusahaan negara bisa lebih baik dan produktif. "Saya selalu sampaikan aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Jangan sampai ada aset tidak produktif dan justru mengurangi produktivitas yang ada di BUMN," katanya.

Perombakan salah satunya dilakukan pada pucuk pimpinan di Kementerian BUMN. Perombakan dilakukan dengan menambah dua posisi wakil menteri. Dengan perombakan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki dua pembantu dalam mengurusi BUMN. Selain merombak pucuk pimpinan Kementerian BUMN, perombakan juga dilakukan pada tubuh direksi beberapa BUMN.

Tidak hanya itu. Menteri BUMN Erick Thohir akan keluarkan peraturan menteri yang berisi pembatasan pembentukan anak usaha atau cucu usaha BUMN. Pembatasan ini dilakukan agar perusahaan BUMN yang sehat tidak digerogoti oknum. "Karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang masih sehat ke depannya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," ujarnya, kemarin.

Erick mengungkap tidak akan melarang pembentukan anak atau cucu BUMN, tetapi alasannya harus jelas. "Saya tak ada menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas baru saya setop," tegas dia.

Erick mencontohkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. BUMN itu ini memiliki utang hampir Rp40triliun dan memiliki anak usaha 60 perusahaan. "Karena itu, permen ini harus dikeluarkan. Di situlah kami ada hak untuk me-review dari anak perusahaan ini," ujarnya.
Dia pun mengungkap memang tidak semua anak perusahaan BUMN itu 'sakit'. Erick mencontohkan Telkom dan Telkomsel yang menurut dia sangat sehat. Erick pihaknya sedang mereview PP 41/2003. Beleid tersebut mengungkap perusahaan tidak bisa memerger perusahaan dan tak bisa melikuidasi perusahaan. "Perusahaan itu benar-benar sakit atas kebijakan yang sebelumnya. Hal ini yang saya rasa akan kita benahi, bagaimana manajemen peraturan dan juga orientasi direksi," ujarnya.

Terkait pengurangan jumlah BUMN, Erick belum memastikan rencana tersebut. "Bisa saja saya rasa dengan jumlah BUMN 142 perusahaan serta anak cucunya. Lebih baik yang mana?" ujarnya. Namun, sebagai pertimbangan, Erick memaparkan 76% keuntungan BUMN yang mencapai Rp210 triliun berasal dari 15 perusahaan saja. bari/mohar/fba