Ganti Birokrat dengan AI, Jokowi Ingin Kecepatan

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan keinginannya untuk mengganti para birokrat dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) adalah demi kecepatan kerja. "Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12).

Sebelumnya pada Kamis (28/11) Presiden mengatakan memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar birokrasi diganti dengan "artificial intelligence" sehingga dapat bekerja lebih cepat, tapi rencana itu juga harus mendapat dukungan DPR untuk mengesahkan "omnibus law".

"Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) kita, ndak, yang kita butuhkan tadi, kecepatan. Kebijakan untuk kecepatan memutuskan di lapangan. karena sekarang ini, pemerintah yang fleksibel sangat dibutuhkan," tambah Presiden.

Kecepatan untuk memutuskan dan bertindak tersebut menurut Presiden akan membantu dalam pengelolaan negara. "Kapal kita kapal besar, kalau kita memiliki alat-alat, instrumen-instrumen yang membuat kita cepat dalam bertindak, memutuskan, itu akan sangat membantu sekali dalam mengelola pemerintah, negara ini," tambah Presiden.

Pergantian tersebut juga akan dilakukan secara bertahap. "Kita memang baru berbicara masalah tahapan, kapan, mungkin nanti sebagian eselon 4 dulu, baru sebagian eselon 3 dan kita ingin, karena sekarang ada AI yang bisa membantu kita dalam hal teknis, masalah administrasi, yang bisa mengerjakan dalam akumulasi data tidak manual, bisa pengolahan data," ungkap Presiden.

Namun Presiden Jokowi mengaku bahwa proses tersebut adalah proses yang panjang. "Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," tambah Presiden. Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal memangkas eselonisasi dalam struktur jabatan aparatur sipil negara (ASN) saat menyampaikan pidatonya usai dilantik sebagai Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Ia mengatakan, pemangkasan jenjang kepangkatan dan golongan tersebut dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi. Di samping itu, struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem. Ia juga meminta para menteri, pejabat dan birokrat agar lebih serius dalam bekerja agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

BERITA TERKAIT

Permintaan Ruang Sewa Diprediksi Meningkat, SpotQoe.com Gandeng Ismaya Group

  NERACA   Jakarta - SpotQoe.com, platform online layanan pemesanan ruang meeting dan event terbesar di Indonesia, mengumumkan kerjasama strategis…

LG Kenalkan Mesin Cuci dengan Perlindungan Kesehatan - Usung Teknologi AI

    NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia memperkenalkan seri mesin cuci front loading AI DD terbaru yang…

Presiden Minta Pemda Percepat Akses Keuangan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Program Hukum Humaniter Indonesia Didukung Palang Merah Internasional

    NERACA   JENEWA – Pada Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diselenggarakan pada 9 hingga 12…

Penerimaan Pajak 2019 Diakui DJP Cukup Berat

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan pertumbuhan penerimaan pajak 2019 cukup berat…

Pemerintah Pastikan Dorong Pembiayaan dari SBN Domestik di 2020

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman memastikan pemerintah akan mendorong…