Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan

Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan

NERACA

Jakarta - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan perspektif gender penting dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

"Pembangunan harus melihat kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketimpangan masih saja terjadi dan perempuan lebih tertinggal daripada laki-laki," kata Himawan dalam Konferensi Nasional yang diadakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) di Jakarta, Rabu (27/11).

Himawan mengatakan perspektif gender juga penting dalam perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan undang-undang dan produk hukum lainnya. Hal itu agar produk hukum yang disahkan tidak merugikan perempuan.

Menurut Himawan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan."Integrasi perspektif gender dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar pembangunan memberikan manfaat yang adil, dan perspektif gender sangat fundamental," tuturnya.

Himawan mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen dengan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG's) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif tanpa ada seseorang atau satu pihak yang tertinggal di belakang.

Kemudian Himawan mengatakan perempuan adalah sumber daya penting dalam pembangunan yang berkelanjutan."Namun, ketimpangan-ketimpangan gender masih menjadi isu yang perlu Indonesia atasi," kata Himawan.

Himawan mengatakan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Perempuan dan anak-anak Indonesia juga masih dihadapkan pada isu kekerasan; baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual; termasuk saat merek dalam situasi darurat seperti bencana.

"Salah satu penghambat indeks pemberdayaan gender adalah keterwakilan perempuan di legislatif yang masih kurang. Meskipun secara kuantitas sudah cukup maju, tetapi masih belum optimal," tuturnya.

Di beberapa daerah, keterwakilan perempuan di legislatif bahkan cukup tinggi, mencapai 30 persen. Namun, para anggota legislatif perempuan itu masih belum sepenuhnya menyuarakan kepentingan perempuan dan anak.

Tampil juga dalam pembukaan, Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Sharman Stone.

Dalam pidatonya, Sharman mengatakan pemerintah Australia merasa bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi perempuan dan remaja putri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Ant

BERITA TERKAIT

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan   NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah…

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila NERACA Jakarta - Komunitas Pancasila Muda mendorong generasi milenial yang akrab dengan…

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020 NERACA Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan lima hal yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS NERACA Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy…

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…