Menkopolhukam - Ombudsman "Anak Kandung" Reformasi

Mahfud MD

Menkopolhukam

Ombudsman "Anak Kandung" Reformasi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa Ombudsman RI merupakan salah satu "anak kandung" yang dilahirkan pada era reformasi.

"Ombudsman merupakan salah satu anak kandung reformasi yang dulu dibangun untuk membangun pemerintahan yang baik," kata dia, di Jakarta, Rabu (27/11).

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Menurut dia, Ombudsman dibentuk untuk mencegah terjadinya birokrasi yang koruptif seperti Orde Baru, seiring semangat dan tekad baru pada zaman reformasi."Pada saat awal reformasi, kita membentuk lembaga-lembaga yang bagus. Kita bentuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, LPSK, dan Ombudsman," katanya.

Ombudsman, kata dia, dibentuk oleh pemerintah untuk membantu menengahi hubungan dengan rakyat jika tidak memiliki akses langsung kepada pemerintah."Ketika pemerintah ada kesenjangan karena terlalu sibuk atau mungkin terlalu koruptif sistemnya, lalu di sini ada Ombudsman yg menengahi," kata dia.

Jika ada masyarakat yang mengalami perlakuan sewenang-wenang, dan sebagainya oleh institusi pemerintah, kata dia, bisa melaporkan kepada Ombudsman yang nanti akan menyampaikan kepada pemerintah dan ikut meluruskan.

Oleh karena itu, Mahfud mengajak seluruh pejabat, institusi pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat Ombudsman Republik Indonesia."Ombudsman ini, kita yang harus kuatkan posisinya. Justru harus kita anggap teman, jangan dianggap musuh," kata mantan Ketua MK itu.

Ia mengakui keberadaan dan peran Ombudsman di beberapa negara sangat kuat dalam menjaga jalannya pemerintahan, seperti di Polandia."Ombudsman di beberapa negara sangatlah kuat. Saya pernah ke Polandia, ketua Ombudsman duduk sejajar dengan ketua MK, KY, perdana menteri, dan presiden," katanya. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada…

Menko Polhukam - Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Mahfud MD Menko Polhukam Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang   NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI Laode Ida mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan…

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40   NERACA Jakarta - Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)…

BPOM Apresiasi Kemajuan Pengembangan Obat Ginjal Kalbe

BPOM Apresiasi Kemajuan Pengembangan Obat Ginjal Kalbe   NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengapresiasi PT Kalbe Genexine…