Menkopolhukam - Ombudsman "Anak Kandung" Reformasi

Mahfud MD

Menkopolhukam

Ombudsman "Anak Kandung" Reformasi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa Ombudsman RI merupakan salah satu "anak kandung" yang dilahirkan pada era reformasi.

"Ombudsman merupakan salah satu anak kandung reformasi yang dulu dibangun untuk membangun pemerintahan yang baik," kata dia, di Jakarta, Rabu (27/11).

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Menurut dia, Ombudsman dibentuk untuk mencegah terjadinya birokrasi yang koruptif seperti Orde Baru, seiring semangat dan tekad baru pada zaman reformasi."Pada saat awal reformasi, kita membentuk lembaga-lembaga yang bagus. Kita bentuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, LPSK, dan Ombudsman," katanya.

Ombudsman, kata dia, dibentuk oleh pemerintah untuk membantu menengahi hubungan dengan rakyat jika tidak memiliki akses langsung kepada pemerintah."Ketika pemerintah ada kesenjangan karena terlalu sibuk atau mungkin terlalu koruptif sistemnya, lalu di sini ada Ombudsman yg menengahi," kata dia.

Jika ada masyarakat yang mengalami perlakuan sewenang-wenang, dan sebagainya oleh institusi pemerintah, kata dia, bisa melaporkan kepada Ombudsman yang nanti akan menyampaikan kepada pemerintah dan ikut meluruskan.

Oleh karena itu, Mahfud mengajak seluruh pejabat, institusi pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat Ombudsman Republik Indonesia."Ombudsman ini, kita yang harus kuatkan posisinya. Justru harus kita anggap teman, jangan dianggap musuh," kata mantan Ketua MK itu.

Ia mengakui keberadaan dan peran Ombudsman di beberapa negara sangat kuat dalam menjaga jalannya pemerintahan, seperti di Polandia."Ombudsman di beberapa negara sangatlah kuat. Saya pernah ke Polandia, ketua Ombudsman duduk sejajar dengan ketua MK, KY, perdana menteri, dan presiden," katanya. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Puan Maharani  Ketua DPR RI Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai…

Ketua KPK - Pegawai KPK Jaga Independensi

Agus Rahardjo Ketua KPK Pegawai KPK Jaga Independensi   Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar pegawainya…

Menristek - Indonesia Punya Kemampuan untuk Mengelola Nuklir

Bambang PS Brodjonegoro Menristek Indonesia Punya Kemampuan untuk Mengelola Nuklir  Depok - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…