Persoalan urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota sampai sekarang ternyata belum berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan. Padahal, saat ini separuh dari warga Indonesia sudah tinggal di perkotaan. 

Menurut Bank Dunia, saat ini sekitar 151 juta (56%) penduduk tinggal di kawasan perkotaan, kira-kira 18 kali lipat populasi London. Padahal, pada proklamasi kemerdekaan di 1945, hanya satu dari delapan orang yang tinggal di kota-kota besar dan kecil, dan penduduk Indonesia berjumlah sekitar 8,6 juta, kira-kira sama dengan London saat ini.

Seperti diketahui di China yang mencapai 3% terhadap PDB per kapita, serta negara di Asia Timur dan Pasifik lainnya yang mencapai 2,7% terhadap PDB per kapita. Artinya, tidak setiap orang bisa mendapatkan manfaat kesejahteraan dan kelaikan huni yang dihasilkan urbanisasi.

Sejak 1950, rata-rata produk domestik bruto (PDB) per kapita telah meningkat hampir sembilan kali lipat secara riil, dan rata-rata penduduk Indonesia saat ini menikmati standar hidup yang jauh melebihi standar generasi sebelumnya.

Salah satu alasan Indonesia lebih makmur saat ini disebabkan manfaat produktivitas yang dihasilkan aglomerasi perkotaan dan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang lebih berbasis pada industri dan jasa.

Namun demikian, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan lebih lambat dan lebih sulit daripada laju urbanisasi yang cepat. Oleh karena itu, Indonesia tetap menjadi negara berpenghasilan menengah bawah, dan meskipun hampir setiap orang mendapatkan manfaat secara absolut, kemajuan yang dihasilkan urbanisasi tidak merata di kota-kota dan di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan faktor-faktor kepadatan negatif, terkait dengan tekanan penduduk perkotaan pada infrastruktur, layanan dasar, lahan, perumahan dan lingkungan, yang berdampak pada kelaikan huni (livability) kota-kota dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh urbanisasi.

Atau dengan kata lain, urbanisasi belum memenuhi potensinya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, inklusivitas dan kelaikan huni secara berkelanjutan di Indonesia.

Karena itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, langkah preventif yang dilakukan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.

"Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih tergolong cukup realistis dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% di tengah kondisi riil saat ini yang masih bertengger pada level 5,08%. Walaupun demikian, pemerintah tetap perlu terus mewaspadai ancaman resesi global yang mungkin terjadi pada tahun depan," ujarnya belum lama ini.

Setidaknya ada dua faktor utama yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam menyikapi gejolak ekonomi global yang berada di ambang resesi ini. Pertama, adalah faktor internal yang mencakup stabilitas kondisi sosial-politik yang berdampak pada pertumbuhan investasi. Hal itu dilihat dari dinamika sosial-politik dalam negeri dalam, yang ditandai dengan masih adanya gelombang demonstrasi menuntut parlemen meninjau kembali beberapa RUU yang dinilai mengandung pasal-pasal kontroversial dan merugikan masyarakat.

Jelas, masyarakat dari berbagai lapisan turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka sebuah hal yang wajar. Sayangnya, beberapa di antara demonstrasi tersebut berujung ricuh dan mendorong sentimen negatif dalam pasar sehingga membuat investor mengambil langkah wait and see.

Faktor berikutnya adalah faktor eksternal yang mencakup kondisi perekonomian dari negara-negara mitra dagang maupun para penanam modal asing. Ini masih mengancam iklim investasi di Indonesia, sehingga pemerintah harus waspada karena resesi ekonomi dapat menyebar dengan cepat pada suatu saat yang tak terduga sebelumnya.