NERACA

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk dan terealisasi di Indonesia karena mayoritas masih terkendala di daerah.

"Rp700 triliun belum terealisasi salah satunya karena urusan lahan di daerah kurang lebih Rp220 triliun kemudian urusan perizinan itu di daerah Rp100 triliun lebih, kemudian yang lainnya di pusat itu hampir Rp200an triliun juga," katanya dalam Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Bahlil, demikian diberitakan laman kantor berita Antara, masalah yang mayoritas terjadi di daerah itu utamanya karena tumpang tindih aturan. "Tinggal disinkronisasi. Makanya sekarang saya adakan rapat ini agar kita mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan," ujarnya.

Setelah mendapatkan masukan terkait masalah-masalah yang menghambat investasi di daerah, Bahlil mengatakan pihaknya akan membuat keputusan strategis baik untuk BKPM maupun menyampaikan langsung ke kementerian terkait.

Mantan Ketua Hipmi itu mengakui tumpang tindih aturan yang ada memang cukup membingungkan bagi pengusaha. BKPM pun perlu terus berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memperbaiki aturan agar tidak mempersulit atau menghambat investor. "Misalnya hari ini keluar Permen (Peraturan Menteri), besok keluar lagi SK (Surat Keputusan) Menteri. Hal itu yang membuat kami butuh informasi," imbuhnya.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kebijakan Investasi Nasional itu dihadiri oleh sekitar 123 Kepala DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia serta Kepala KPBPB dan KEK. Lebih lanjut, terkait Rp700 triliun investasi yang masih tertahan, Bahlil mengaku akan fokus untuk mendorong realisasi investasi tersebut.

Menurut Bahlil, Presiden Jokowi bahkan telah memerintahkan kejaksaan tinggi, kepala daerah, hingga kepolisian daerah untuk ikut mendukung realisasi investasi yang tertahan itu. "Jadi betul-betul Pak Presiden 'notice' dengan omongan saya soal investasi (tertahan) Rp700 triliun itu," katanya.

Bahlil pun mengaku akan mengubah strategi promosi investasi melalui investor yang akan dibantu BKPM merealisasikan investasinya. "Jadi kita balik. Yang ada (dan tertahan) ini kita eksekusi (hingga terealisasi). Tapi kita buat komitmen. Kita bantu dia (investor yang tertahan investasinya) lalu dia bantu promosi ke tempat lain. Biar dia yang bicara sehingga tidak dianggap tipu lagi," katanya.

BKPM menyebut Indonesia belum menjadi surga investasi bagi dunia usaha. "Negara kita belum menjadi surga bagi investasi, sehingga larinya ke Vietnam," ujar Bahlil. Ia menuturkan di ASEAN, 44 persen pasar terdapat di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, Indonesia menempati populasi terbesar di ASEAN yang total penduduknya mencapai 600 juta jiwa.

"Harusnya kalau kita gaet (investasi), investasi di Indonesia itu mampu menggarap pasar negara-negara lain. Tapi, Vietnam lebih dipilih oleh China ketika terjadi perang dagang. Apa yang terjadi pada bangsa ini?" katanya.

Bahlil mengemukakan Indonesia bisa meniru Vietnam terkait pelayanan perizinan usaha yang baik. Menurut dia, Vietnam banyak dilirik investor karena lembaga sejenis BKPM di negara itu fungsinya bukan untuk tempat "curhat" melainkan memberikan solusi atas masalah investasi.

"Kenapa Vietnam begitu cepat, karena Vietnam itu BKPM-nya bukan tempat klinik untuk curhat-curhatan. BKPM di sana, orang menyampaikan masalah, maka lembaga di sana mengeksekusi masalah. Pengusaha kan perlu kepastian," katanya.

Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempermudah proses permohonan izin usaha untuk industri yang menghasilkan produk ekspor dan substitusi impor.

"Kembali lagi urusan investasi dan ekspor kenapa kita harus kerjakan? Karena bertahun-tahun defisit transaki berjalan, defisit neraca perdagangan karena itu saya titip kepada daerah kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. munib