KPK Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gorontalo-Jabar

KPK Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gorontalo-Jabar

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang meliputi sekolah tingkat dasar dan menengah di Gorontalo dan Jawa Barat (Jabar).

"Sejak Senin (11/11) hingga Jumat (15/11) KPK bersama pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dan Jawa Barat yang meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan ke 15 sekolah yang sudah menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan belajar mengajar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (14/11).

KPK mengharapkan sekolah sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang di dalamnya menyisipkan nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa.

Febri menyatakan bahwa prinsip pembelajaran antikorupsi adalah keteladanan sehingga peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran.

"KPK juga menemukan bahwa permasalahan sulitnya menerapkan nilai antikorupsi adalah persoalan moral. Karenanya, KPK mendorong pendidikan moral sejak dini dan mendorong kreativitas serta inovasi guru dalam menginsersikan nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran agar menarik dan dapat langsung diterapkan siswa didik," tutur dia.

Lebih lanjut, kata dia, KPK menemukan beberapa sekolah telah menanamkan pendidikan karakter dengan cara yang kreatif. Salah satunya, guru membuat penilaian karakter untuk siswa tentang kerapihan berpakaian, ketepatan waktu kehadiran, dan lain sebagainya.

"Sekolah menyiapkan form penilaian dan setiap pagi guru melakukan pengecekan pemenuhan kriteria-kriteria penilaian karakter ini kepada siswanya yang kemudian dibuat skoring," ungkap dia.

Sebagai bentuk penghargaan, bagi siswa yang berhasil memenuhi kriteria diumumkan setiap Senin pagi saat upacara bendera."Sebaliknya bagi yang tidak memenuhi, misalnya tiga kali datang terlambat, maka orang tua murid akan dipanggil. Pemanggilan orang tua bukan untuk memberikan hukuman kepada anak, melainkan menanyakan penyebab siswa terlambat untuk mencari solusi bersama," ujar Febri.

Di sekolah lainnya, KPK menemukan komitmen kepala sekolah sebagai pimpinan puncak selalu memberikan arahan dan evaluasi setiap pagi untuk guru-guru demi memastikan penanaman nilai-nilai integritas diinsersikan dalam kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan perencanaan.

Dalam upaya implementasi PAK pada sekolah-sekolah pada Desember 2018 lalu, KPK menggandeng empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun komitmen implementasi di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk madrasah di seluruh Indonesia.

Febri mengatakan beberapa contoh itu membuktikan bahwa tata kelola sekolah belum sepenuhnya mengatur bentuk-bentuk perilaku yang tidak berintegritas."Sebelum Gorontalo dan Jawa Barat, KPK juga telah monev implementasi PAK di Provinsi Bali dan Jawa Tengah pada akhir Oktober 2019. Menyusul monev serupa akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, NTT, Riau, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur," kata Febri. Ant

BERITA TERKAIT

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan, memperoleh pembiayaan…

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan   NERACA Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga…

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan - Sejak Berdiri 2016

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan Sejak Berdiri 2016   NERACA  Bogor - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…