DPR Tinjau Seleksi Calon Hakim Agung

DPR Tinjau Seleksi Calon Hakim Agung

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin yang meninjau proses wawancara terbuka seleksi calon hakim agung (CHA) karena sebagai bentuk kontrol mengukur objektivitas dan validitas KY dalam melakukan proses seleksi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aziz yang telah melakukan kontrol atas apa yang dilakukan KY dalam melakukan 'checks and balances' kekuasaan kehakiman. Sebagai mitra," kata Jaja dalam rilisnya, Kamis (14/11).

Jaja menjelaskan bahwa wawancara dilakukan oleh Anggota KY dan Panel Ahli yang terdiri dari mantan hakim agung dan pakar kenegarawanan.

Pewawancara akan menggali mengenai visi, misi, dan komitmen, kenegarawanan, integritas, kemampuan teknis dan proses yudisial, serta penguasaan hukum materiil dan formil para calon.

Nantinya para calon yang lolos seleksi akan diusulkan ke DPR RI untuk dimintakan persetujuan diangkat menjadi hakim agung. Para calon yang diusulkan ke DPR dipastikan adalah CHA terbaik yang memenuhi standar kualitas dan integritas.

Selain itu, KY juga akan terus mengoptimalkan komunikasi yang intensif dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra KY.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyambut positif undangan KY untuk meninjau langsung proses wawancara terbuka seleksi CHA. Menurut dia, hasil tinjauan ini dapat menjadi bahan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Di hari ketiga ini, para CHA yang menjalani wawancara adalah Artha Theresia Silalahi dan Soesilo dari kamar Pidana, serta Sartono dan Triyono Martanto dari kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Hadir sebagai Tim Panelis yaitu Prof Siti Zuhro yang merupakan negarawan untuk menggali pemahaman CHA sejarah bangsa, dasar negara, serta mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia, serta isu-isu sosial di masyarakat.

Selain itu juga hadir J Djohansjah (kamar Pidana) dan HM Hary Djatmiko (kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak) yang bertanya soal kompetensi para calon, serta pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil terkait dengan pembidangan/kamarisasi hakim agung.

Seleksi CHA ini untuk mengisi 11 orang hakim agung, yakni tiga orang untuk kamar Pidana, satu orang untuk kamar Agama, dua orang untuk kamar Militer, empat orang untuk kamar Perdata, dan satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Ant

BERITA TERKAIT

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan, memperoleh pembiayaan…

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan   NERACA Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga…

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan - Sejak Berdiri 2016

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan Sejak Berdiri 2016   NERACA  Bogor - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…