Oleh: Sarwani

Hari-hari ini masyarakat merasakan ekonomi berjalan lambat. Bergerak tetapi tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang dapat menyerap angkatan kerja. Dibutuhkan pertumbuhan tinggi agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa menjadi berkah, bukan beban yang akan mengganduli Ibu Pertiwi.

Sedikitnya ada 63 juta milenial, atau penduduk usia 20 - 35 tahun. Mereka tengah berada di usia produktif. Besarnya jumlah mereka saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045, sekaligus memberikan kesejahteraan lebih baik bagi masyarakat. Namun jika bonus demografi ini tidak terserap oleh lapangan kerja, maka sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bawah.

Kebutuhan pertumbuhan ekonomi tinggi juga diperlukan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perlambatan yang cukup signifikan. Kita bisa melihat data ekonomi yang paling dekat waktunya yakni pada triwulan III 2019. Di periode ini sumber pertumbuhan investasi, yakni pembentukan modal tetap domestik bruto, turun drastis menjadi 1,38 persen dibandingkan 2,24 persen pada triwulan III 2018.

Demikian juga dengan sumber pertumbuhan belanja pemerintah anjlok menjadi 0,08 persen dari 0,48 persen pada periode yang sama tahun lalu. Anjloknya belanja pemerintah ini lantaran penerimaan pajak terjerembab. Rasio penerimaan pajak per September 2019 diduga di bawah 9 persen dari produk domestik bruto.

Ekspor dan impor juga terpuruk. Nilai nominal ekspor turun 6,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara nilai nominal impor minus 11,8 persen pada perbandingan yang sama. Tanpa ekspor dan impor, pertumbuhan ekonomi hanya 3,19 persen, terendah sejak 5 tahun terakhir.

Indonesia juga berada di bawah bayang-bayang pertumbuhan sektor industri pengolahan yang melambat, defisit transaksi berjalan yang semakin besar, beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat, dan defisit APBN yang melebar.

Adakah yang bisa membangkitkan ekonomi Indonesia dari perlambatan? Pasti ada, sepanjang mau menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa ini. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan terbesar di dunia. Indonesia adalah bagian dari komunitas Muslim internasional yang ikut menentukan tren ekonomi syariah global.

The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS pada 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023.

Faktor utama yang mempengaruhi turn over ekonomi Islam ini adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada 2017 mencapai 1,84 miliar orang dan diperkirakan akan terus meningkat dan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.

Sayangnya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Dalam the Global Islamic Economy Index 2018/2019, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia.

Posisi Indonesia bisa tingkatkan lagi di atas peringkat 10. Apalagi jumlah penduduk Indonesia dibandingkan total masyarakat Muslim sedunia mencapai 14 persen. Jika dibagi secara proporsional, Indonesia seharusnya dapat menikmati kue belanja makanan dan gaya hidup halal umat Islam sedunia senilai 294 miliar dolar AS (14 persen x 2,1 triliun dolar AS) atau Rp4.116 triliun pada 2017 saja. Wow!

Jika Indonesia mampu meraup 5-10 persen saja dari potensi pendapatan tersebut, ekonomi nasional akan sangat terbantu. Sayangnya, regulasi terkait industri halal belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal kurang, interlinkage industri halal dan keuangan syariah masih rendah.

Belum lagi peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri tidak diimbangi dengan jumlah produksi. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal, dan standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global. Jika semua tantangan ekonomi syariah itu dapat diatasi maka omzet Rp4.116 triliun menjadi milik Indonesia. (www.watyutink.com)