Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan terdapat perubahan uji validasi dalam seleksi calon hakim agung dengan lebih menekankan kemampuan dan kompetensi sebagai hakim agung.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11), mengatakan bahwa pada tahun ini KY secara swakelola menyusun kompetensi dan melakukan uji validasi dengan kompetensi yang disusun itu.

"Uji validasi mungkin ada yang berubah, kami menekankan kemampuan atau kompetensi sebagai hakim agung, bukan hakim pertama dan banding yang memeriksa fakta. Hakim agung terkait dengan penerapan hukum," ujar Aidul Fitriciada.

Ia menyebut calon hakim agung dari jalur nonkarier memiliki kelemahan terkait dengan persoalan teknis peradilan. Selain aspek terkait kompetensi teknis, aspek kepribadian, misalnya integritas serta wawasan global, kebangsaan dan kenegaraan pun diujikan. Total terdapat 12 kompetensi yang diujikan.

Adapun dari 13 orang calon hakim agung yang dinyatakan melaju ke tahap wawancara, sebanyak 12 orang dari jalur karier dan hanya satu orang dari jalur nonkarier."Kami tidak memiliki preferensi karier atau nonkarier, semua didasarkan tes yang objektif dan hasilnya seperti itu. Bisa berubah tiap tahun," ujar dia.

Sebanyak 13 calon hakim agung yang melaju ke tahap wawancara pekan depan adalah dua orang untuk kamar agama, yakni Ahmad Choiri (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda) dan Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang).

Empat orang kamar perdata, yakni Dwi Sugiarto (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar), Maryana (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta), Rahmi Mulyati (panitera muda perdata khusus MA), dan Sumpeno (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar).

Dua orang kamar pidana, yakni Artha Theresia Silalahi (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Pelambang) dan Soesilo (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin).

Selanjutnya, tiga orang kamar militer, yakni Kolonel Sus Reki Irene Lumme (hakim tinggi Badan Pengawasan MA), Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (hakim militer utama Dilmiltama), dan Kolonel Tiarsen Buaton (dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad).

Dua orang dari kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, yakni Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim) dan Triyono Martanto (hakim Pengadilan Pajak). Ant

BERITA TERKAIT

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan, memperoleh pembiayaan…

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan   NERACA Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga…

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan - Sejak Berdiri 2016

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan Sejak Berdiri 2016   NERACA  Bogor - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…