Mitigasi Risiko Turunnya Ekspor Indonesia

Oleh: Gresika Bunga Sylvana, Mahasiswa S2 Risk Management City University of New York

Amerika Serikat terancam mengalami resesi ekonomi. Kabarnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat jadi indikasi situasi buruk tersebut bakal terjadi. National Association of Business Economics menyebutkan, perlambatan ekonomi di Amerika Serikat bakal berlangsung dalam dua tahun. Perlambatan tersebut dimulai dari 2019 dengan pertumbuhan ekonomi 2,4%. Kemudian, menurun pada 2020 menjadi 2%. Gejala resesi ekonomi di Amerika Serikat juga diperkuat dengan adanya inversi yield obligasi.

Seperti diberitakan CNBC, yield obligasi tenor tiga bulan di Amerika Serikat lebih tinggi ketimbang yield obligasi tenor 10 tahun. Jika Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi, dampak buruknya bisa terasa ke mana-mana, termasuk Indonesia.

Hal ini dapat memicu IHSG terkoreksi lagi seperti yang terjadi tahun 2008, yang membuat ekonomi Indonesia terkena dampak negatifnya. Bicara soal resesi ekonomi, tidak hanya sekali ini terjadi di Amerika Serikat. Sudah beberapa kali Amerika Serikat diterpa badai resesi. Dalam catatan yang dihimpun Investopedia, ada 33 resesi yang pernah terjadi di Amerika Serikat sejak 1854. Secara umum resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang negatif selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun. Secara khusus National Bureau of Economic Research (NBER) suatu lembaga yang publikasinya dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan, definisi resesi adalah penurunan signifikan yang terjadi pada aktivitas ekonomi selama beberapa bulan. Seperti pertumbuhan PDB, pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat produksi, dan penjualan.

Konflik Dagang AS dan Tiongkok

Dengan mengacu pada data historis, maka diprediksikan bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi di tahun 2020. Penyebab utamanya adalah kebijakan pemotongan pajak bagi korporasi yang diambil oleh Presiden Donald Trump dan kenaikan suku bunga The Fed. Sumber pendapatan utama bagi pemerintah AS berasal dari pajak. Dalam rangka memenuhi janji kampanyenya, Presiden Donald Trump membuat kebijakan pemotongan pajak bagi korporasi hingga 50% yang menyebabkan laba bersih perusahaan dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Namun sisi negatifnya adalah sumber penghasilan negara berkurang sehingga harus ditutup dengan menerbitkan obligasi (meminjam uang) dalam jumlah yang semakin besar. Kondisi ini terjadi pada saat bersamaan dengan kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang dengan Tiongkok. Akibatnya investor menjadi lebih berhati-hati. Pemberian pinjaman (pembelian obligasi AS), walaupun dilakukan, investor cenderung memilih jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Serta meminta imbal hasil yang lebih tinggi.

Hal inilah yang menyebabkan selisih yield 10 tahun dan 2 tahun mendekati nol atau bahkan berpotensi negatif. Kondisi ini bisa saja membuat kebijakan bank sentral AS pada tahun 2019 berubah. Jika suku bunga tetap naik secara agresif, maka terjadinya resesi akan semakin cepat. Untuk itu, suku bunga AS pada tahun mendatang bisa naik kurang dari 3 kali dan sangat mungkin akan turun pada akhir tahun.

Resesi di Amerika Serikat dapat berdampak terhadap stabilitas makro dalam negeri. Sebagaimana diketahui, pergerakan rupiah secara umum dipengaruhi dua faktor yaitu faktor fundamental dan faktor sentimen. Bagi Indonesia, hal ini menjadi berita positif karena tekanan bagi Bank Indonesia akan semakin berkurang untuk menaikkan BI Rate. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2018. Nilai tukar yang kuat atau paling tidak stabil di kisaran Rp14.000 – Rp15.000 akan berdampak positif terhadap kinerja saham, obligasi dan reksa dana. Secara historis, pada tahun politis kinerja investasi juga cenderung baik.

Lesunya Ekspor Indonesia

Stabilitas makro Indonesia juga dapat terdampak oleh panasnya suhu gencatan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Diprediksi, pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat turun. Padahal, Tiongkok, Jepang dan AS adalah tiga negara terbesar ekspor Indonesia. Risiko turunnya pertumbuhan ekspor Indonesia ini tentu perlu untuk dimitigasi.

Salah satu langkah mitigasi yang penting untuk ditempuh adalah memperluas kekuatan ekspor ke pasar negara-negara lain lewat perjanjian dagang yang saling menguntungkan. Strategi ini membuat Indonesia memiliki banyak opsi untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor jika terjadi goncangan ekonomi di salah satu negara yang dituju.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor September 2019 mencapai US$14,10 miliar atau turun 1,29% dibandingkan dengan Agustus 2019. Penurunan ekspor September 2019 terjadi karena adanya penurunan ekspor migas dan nonmigas. Ekspor migas turun 5,17% menjadi US$0,83 miliar, sedangkan ekspor nonmigas turun 1,03% menjadi US$13,27 miliar. Situasi global masih diliputi ketidakpastian karena perang dagang masih berlangsung dan harga komoditas masih berfluktuasi. Secara kumulatif dari Januari-September 2018, total ekspor mengalami penurunan 8,0% (yoy). Sedangkan Agustus-September, ekspor tercatat US$124,17 miliar. BPS menyatakan, ekspor migas turun 5,17% (mtm), sedangkan secara (yoy), turun 37,13%.

Jika dibandingkan dengan Agustus 2019, nilai ekspor pertanian turun 5,27% (mtm), dan secara (yoy) turun 12,14%. Untuk industri, secara (mtm), turun 3.51% dan secara (yoy) turun 0,44%. Penurunan terjadi untuk komoditas ekspor logam dasar mulia, pakaian jadi dari tekstil, peralatan listrik, dan kendaraan bermotor roda empat. Untuk industri pengolahan, ekspor secara (mtm) turun, 3,51%, dan secara (yoy) turun 0,44%. Untuk ekspor pertambangan dan lainnya cenderung naik menjadi 13,03% tetapi secara (yoy) masih mengalami penurunan sekitar 14,82%. Sebelumnya, sejumlah ekonom masih memprediksi neraca perdagangan September 2019 akan mencatatkan defisit akibat melemahnya permintaan dari Tiongkok sebagai dampak perang dagang dan peraturan relaksasi impor barang modal dari Kementerian Perdagangan.

Pemberian insentif terhadap industri hulu yang memiliki orientasi ekspor juga dapat menjadi opsi mitigasi yang patut dipertimbangkan. Keringanan pajak, pemangkasan kepabeanan, dan kemudahan investasi adalah beberapa hal yang dapat diterapkan untuk menjalankan langkah mitigasi dimaksud. Langkah mitigasi ini penting untuk dapat menjaga agar tidak terjadi defisit neraca perdagangan. Dengan demikian, diharapkan pergerakan ekonomi Indonesia tetap dapat melaju kencang meski berada di tengah perlambatan ekonomi mitra utama ekspor. (www.mediaindonesia.com)

BERITA TERKAIT

Aturan Bermedsos Tak Langgar Kebebasan Berpendapat ASN

Oleh :  Andhika Binangkit, Pengamat Sosial Politik   Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri yang diantaranya mengatur cara bermedia sosial…

Pemerintah Tegas Memerangi Korupsi

Oleh : Rahmat Kartolo, Pemerhati Sosial Budaya     Ketegasan pemerintah dalam memerangi korupsi tidak perlu diragukan. Saat ini, Presiden…

Tantangan Kepemimpinan BUMN Menyongsong Tahun 2020

  Oleh: Viraguna Bagoes Oka,  Mantan Direktur Pengawasan BI dan Pengajar Magister Kajian Stratejik (KSI)-UI   Di tengah situasi ancaman…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Ayo Dukung Pemerintah Lawan Gugatan Uni Eropa ke WTO

Oleh : Mubdi Tio Thareq, Pemerhati Masalah Ekonomi Uni Eropa (UE) membuka opsi untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia…

Merajut Asa Pejuang Ekonomi Bangsa

Oleh: Lydia Nurjanah,  Analis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Wakaf Mikro (BWM) sudah berusia 2 tahun lebih. Sejak diresmikan pertama…

Program Debirokratisasi dan Deregulasi Demi Perbaikan Pelayanan Publik

  Oleh : Bagus Ramadhan, Pengamat Ekonomi   Dukungan terhadap rencana pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi Pemerintah mulai berdatangan. Hal…