KLHK Sepakat Tingkatkan Sinergi dengan Polri Tangani Karhutla

KLHK Sepakat Tingkatkan Sinergi dengan Polri Tangani Karhutla

NERACA

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz sepakat meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah-masalah kehutanan dan lingkungan. Prioritas utamanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kemudian diikuti oleh masalah illegal logging dan penanganan pencemaran limbah yang sudah cukup serius saat ini.

“Kami sepakat meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah-masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dengan prioritas utama kasus kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, usai pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya di Kantor LHK, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Humas Polri, Irjen M Iqbal, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran. Sedangkan dari KLHK, Menteri Siti Nurbaya didampingi Sekjen Bambang Hendroyono, Dirjen Planologi Segit Hardwinarto , dan Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani.

Kepada Kapolri, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan tentang rencana hingga Desember mendatang untuk formulasi langkah pencegahan oleh Polri dengan penetapan Satgas lebih awal.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa sudah ada pembicaraan antara dirinya dengan Menteri Pertanian tentang langkah pencegahan Karhutla. Misalnya saat pembukaan lahan tanpa dibakar dan dukungan sarana/prasarana bagi yang bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Sehingga dengan cara seperti ini, mereka tidak perlu lagi melakukan pembakaran saat membuka lahan. Sebab dengan pola pembakaran, dampaknya bisa meluas,” ujar Siti Nurbaya.

Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan, law enforcement disepakati sebagai langkah kunci mengawal isu LHK dan ini akan konsisten diikuti sampai ke lapangan (daerah), di mana akan dilakukan kerja sama erat antara jajaran KLHK dan Polri.

“Saya berterima kasih atas kunjungan Kapolri beserta jajaran ke Manggala Wanabhakti ini,” tambah Menteri Siti.

Dukungan Penuh Polri

Sementra itu Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz mengatakan, Polri sejalan dengan Menteri LHK dalam menangani masalah Karhutla di sejumlah daerah.

“Jajaran Polri mendukung penuh langkah kerja KLHK, dan konsep langkah-langkahnya sedang kami persiapkan. Semua itu untuk Indonesia agar jadi lebih baik,” ujar Kapolri Idham.

Kapolri juga mengatakan bahwa sudah melakukan evaluasi dari lapangan karena pihaknya banyak di lapangan bertugas di Polda dan Polres sebemumnya di berbagai daerah seperti Dayeuh Kolot, Jabar.“Karhutla, illegal logging dan pencemaran limbah menjadi perhatian khusus kami.” ujar Kapolri.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan, dari 328.724 hektar luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 ini, 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar 80 persen di antaranya telah menjadi kebun. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil

Peroleh Pembiayaan Bank dengan Jaminan HKI Tak Mustahil   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan, memperoleh pembiayaan…

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan

Indonesia Akan Luncurkan Indeks Akses untuk Keadilan   NERACA Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkolaborasi dengan konsorsium berbagai lembaga…

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan - Sejak Berdiri 2016

Satgas Saber Pungli Sudah Terima 37 Ribu Laporan Sejak Berdiri 2016   NERACA  Bogor - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…