Pembahasan Rancangan APBD DKI Diprediksi Molor

Pembahasan Rancangan APBD DKI Diprediksi Molor

NERACA

Jakarta - Penggodokan Rancangan APBD DKI Jakarta yang dilakukan Legislatif bersama Eksekutif diprediksi tidak akan selesai pada 30 November 2019 sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 apabila penggodokan Rancangan APBD 2019 molor maka ada konsekuensi bagi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) APBD 2020 untuk menggunakan pagu anggaran 2019.

"APBD 2020 berpotensi menggunakan Pergub dengan menggunakan pagu anggaran 2019. Tanda-tanda pembasan Rancangan APBD molor sudah tampak nyata," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Selasa (12/11).

Menurutnya, kondisi ini akan mengulang saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin Pemprov DKI Jakarta. Ahok diketahui menerbitkan Pergub APBD 2015 lantaran terjadi deadlock pembahasan APBD di DPRD DKI ketika itu.

Amir mengungkapkan, salah satu indikasi penetapan APBD 2020 tak rampung dibahas adalah hingga hari ini karena Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai salah satu dasar APBD 2020 belum juga diteken Anies bersama pimpinan DPRD."Malahan pembahasan di tingkat Komisi juga belum kunjung selesai hingga hari ini," terangnya.

Ia menambahkan, Rancangan KUA-PPAS sendiri disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah dirumuskan sejak awal 2019.

Pembahasan APBD, kata Amir, berpotensi terlambat karena dipengaruhi adanya perubahan regulasi, dari PP Nomor 58 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019.

"Perubahan regulasi ini tentunya mempengaruhi kerja ASN Pemprov DKI. Apalagi PP Nomor 12 diterbitkan saat Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai menyusun RKPD," ucapnya.

Selain itu, sambungnya, ada beberapa aturan tambahan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Misalnya, perluasan tugas dan wewenang Sekda yang awalnya cuma Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dalam PP Nomor 58 Tahun 2015 cuma ada bendahara umum daerah, sedangkan PP Nomor 12 Tahun 2019 harus ada kuasa bendahara umum daerah yang diangkat oleh gubernur. Ini pastinya memakan waktu dan prosedur," ungkapnya.

Amir menjelaskan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 juga disebutkan pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan basis akutansi akrual. Sisten akutansi ini berbeda dengan model lama."Perubahan PP ini ikut mengubah penulisan angka, tanggal dan lain-lain," tandasnya. Mohar

BERITA TERKAIT

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat  NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi sebagai pengelola Kawasan…

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia  NERACA Jakarta - StickEarn, startup teknologi periklanan yang mentransformasi sarana transportasi…

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR kembali melakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020   NERACA Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan…

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya optimal mendorong dan menumbuhkan para pelaku…

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua NERACA Jakarta – Dalam rangka perayaan HUT 52 KADIN DKI mengadakan…