NERACA

Jakarta – Jelang akhir tahun, PT PP Tbk (PTPP) menerbitkan obligasi senilai Rp 1,25 triliun yang ditawarkan dalam dua seri dengan tingkat bunga sebesar 8,25% dan 8,50% per tahun. Surat utang ini akan ditawarkan kepada investor pada 21-22 November 2019 mendatang. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektus ringkasnya di Jakarta, kemarin.

Perseroan mengungkapkan, dana dari penerbitan ini akan digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (refinancing) obligasi sebelumnya senilai Rp 300 miliar. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang saat ini ditanganinya. Dalam penerbitannya, obligasi ini ditawarkan dalam dua seri yakni seri A dengan pokok Rp 1 triliun dan tenor 3 tahun. Lalu seri B senilai Rp 250 miliar dan memiliki jangka waktu hingga lima tahun sejak tanggal emisi.

Tanggal penjatahan untuk surat utang ini akan jatuh pada 25 November dan akan dicatatkan di BEI pada 28 November 2019. Surat utang ini mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang untuk wali amanatnya adalah PT Bank Pembangunann Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II PTPP dengan total target penerbitan sebesar Rp 3 triliun. Sebelumnya, perusahaan pelat merah ini telah menerbitkan PUB II tahap I dengan besar yang diterbitkan Rp 1,5 triliun. Dalam penerbitan tahap I di 2018 tersebut, untuk seri A memiliki nilai penerbitan sebesar Rp 1,04 triliun dengan tingkat bunga 8,25%/tahun dan akan jatuh tempo pada 6 Juli 2021. Sedang untuk seri B memiliki nilai sebesar Rp 460 miliar dengan bunga 8,5%/tahun, jatih tempo pada 6 Juli 2023.  

Sebagai informasi, tahun ini perseroan merevisi target nilai kontrak baru menjadi Rp 45 triliun dari sebelumnya Rp 50,3 triliun. Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat pernah bilang, revisi target ini dilakukan karena beberapa pelaksanaan tender proyek dari pemerintah mundur. Apalagi, banyak tender dari sektor swasta ditunda atau bahkan dibatalkan. “Tahun ini batal, tahun depan mungkin. Jadi itu pertimbangan kami sehingga perolehan kontrak baru kami turun dari Rp 50,3 triliun ke Rp 45 triliun,"ujarnya. 

Hingga September 2019, nilai kontrak baru PTPP  mencapai Rp 23 triliun.  Lukman menambahkan, pihaknya telah memenangkan beberapa tender proyek, tetapi belum menerima dananya sehingga belum dimasukkan ke dalam perolehan kontrak baru. Beberapa diantaranya adalah proyek smelter alumina milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat yang dikerjakan oleh konsorsium PTPP, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan perusahaan asal China.

Beberapa waktu lalu, PTPP juga memenangkan proyek PT PLN untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara dengan nilai kontrak Rp 2,1 triliun.