Jakarta-Ekonom Universitas Indonesia (UI) tidak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya di daerah. Dengan demikian, ketidakcocokkan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat rentan terjadi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat pun dinilai tidak ketat. Sementara itu, Kemendagri bersama Polri mulai menerjunkan tim mengusut masalah dugaan desa fiktif tersebut.

NERACA

"Ini permasalahan tata kelola. Ini pekerjaan rumah pemerintah bagaimana pengawasan diperketat, basis data dibuat lebih serius," ujar Dr. Fithra Faisal, ekonom UI di Jakarta, belum lama ini.

Di sisi lain, dana desa yang jumlahnya tak sedikit juga dinilai begitu menggiurkan bagi sejumlah pihak. Jangankan desa fiktif, dana desa juga tak menutup kemungkinan dimainkan oleh pejabat desa setempat. "Ini kan dana triliunan, puluhan triliunan sangat menggiurkan. Dana desa diatur aparatur desa yang secara kapasitas timpang antara pemerintah daerah dan pusat, maka bisa saja penyelewengan terjadi," ujar Fithra.  

Andai saja basis data yang dimiliki pemerintah sudah 'apik', pastinya tak ada kucuran dana ke desa fiktif. Sebab, verifikasi yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan benar.  "Kalau sistemnya benar, harusnya ada verifikasi. Jadi, mungkin ada masalah di basis data," tutur dia.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah menyediakan dana besar untuk dikucurkan ke desa. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Berdasarkan data RAPBN 2020, dana desa tahun depan naik Rp2 triliun. Walhasil, pemerintah akan menggelontorkan Rp72 triliun untuk desa pada 2020.

Jika digabung dengan transfer ke daerah, totalnya pada tahun ini sebesar Rp814,4 triliun dan 2020 mendatang Rp858,8 triliun. Ini artinya, pemerintah telah mengerek 5,45% pos belanja tersebut.

Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus berpendapat mengalirnya dana desa ke tempat fiktif lantaran kurangnya pengawas di masing-masing desa. Ia mensinyalir pemerintah kekurangan sumber daya manusia (SDM) agar program dana desa berjalan efektif. "Pendamping relatif sedikit, beberapa desa bisa saja hanya dipegang oleh satu pengawas," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Belum lagi jika terjadi hal-hal berbau politis di lapangan. Makanya, Ahmad menganggap pemerintah perlu menambah pendamping di masing-masing daerah. Kendati begitu, penambahan pengawas bukan satu-satunya jalan. Pemerintah juga harus membenahi sistem pembagian dana desa. "Sistem integrasi dari daerah ke pusat harus benar, sistem ini bisa kembangkan jaringan lalu dibuat platform. Jadi semua data ada di situ," ujarnya.

Selama sistem tidak diperbaiki, maka celah untuk menyelewengkan dana desa akan selalu ada. Sekali pun jika pemerintah nantinya berhasil menindak pelaku dari pembuat desa 'siluman' ini, kalau tata kelola tak dibenahi, dana desa berpotensi terus bermasalah. "Masih ada celah, masih bisa diakalin. Harus bangun sistem yang benar," tutur dia.

Mulai Mengusut

Pada bagian lain, Mendagri Tito Karnavian menggandeng Polri menyelidiki desa fiktif. Desa-desa disebut menerima aliran dana dari pemerintah. Menurut Tito, polisi telah menerjunkan tim mengusut desa fiktif. Menurut dia, ditemukan empat desa di Sulawesi Tenggara. "Sudah sudah bergerak, tim kita sudah bergerak ke sana bersama Pemda provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam sudah tahu juga ini," ujar Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, pekan lalu.

Tito mengatakan, ada dugaan empat nama desa tidak mempunyai penduduknya tetapi diberikan anggaran. "Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana, mekanismenya selama ini kita serahkan provinsi untuk cek, kita enggak memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus cek 70 ribu desa se-Indonesia," ujarnya.

Karena itu, dia langsung menjalin kerjasama dengan Polda Sultra untuk mengecek kebenarannya. Tito menegaskan, sanksi hukum menanti penerimanya. "Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai padahal enggak ada desanya tinggal proses hukum tindak pidana korupsi, kalau ada pemalsuan KTP fiktif maka pemalsuan KTP maka dapat dikenakan pidana pemalsuan," ujarnya.

Tito meminta Kapolda menindak tegas para pelakunya. "Kalau memang fiktif, tindak saja. Baru perbaiki sistemnya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Meski demikian,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menkeu terkait keberadaan desa fiktif. Halim mengaku melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif yang disebut Sri Mulyani.

"Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu enggak ada (desa fiktif)," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Menurut Halim, pihaknya langsung bergerak memeriksa tiga desa yang disebut fiktif, yakni Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. "Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif, namanya bagaimana," ujarnya.

Dia mengklaim desa-desa tersebut di atas benar ada dan menerima kucuran dana desa. "Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kami telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20%, setelah selesai laporan 40%. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," ujarnya.

Sebelumnya, cnnindonesia.com menelusuri dan memastikan tiga desa yang diduga fiktif itu di Kabupaten Konawe, Rabu (6/11). Pertama Desa Ulu Meraka. Desa itu merupakan sebuah daerah yang benar-benar tidak ada di Kecamatan Lambuya, Konawe.

Camat Lambuya Jasmin mengatakan dari 9 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Lambuya tidak ada nama Desa Ulu Meraka. Hanya ada Desa Meraka. "Tidak ada," kata Jasmin, pekan lalu.

Jasmin mengaku bingung sebab undangan yang tertuju untuk Desa Ulu Meraka pernah masuk di kantornya. Surat undangan bersampul warna coklat itu bertuliskan nama lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Daerah (Pusdik-Pemda) Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Alamat pengirim berada di Jalan Kalibaru Barat VII No 5 Kecamatan Cilincing Jakarta.

Kemudian Desa Uepai. Dari sejumlah riwayat desa-desa yang dihimpun, kefiktifan Desa Uepai lantaran daerah tersebut masih tercatat sebagai sebuah desa, padahal sudah dihapus belasan tahun lalu.

Desa Uepai dulunya masuk wilayah administrasi Kecamatan Lambuya sebagai kecamatan induk. Pada 2003 berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2002, tentang pembentukan kecamatan Kabupaten Kendari (kini Kabupaten Konawe), Lambuya mekar dan membentuk setidaknya beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Uepai.

Saat itu, dalam wilayah Kecamatan Uepai berdiri 10 desa dan satu kelurahan. Yakni, Desa Ameroro, Tawarotebota, Olo-Oloho, Matahoalu, Langgomea, Rawua, Baruga, Amaroa, Tawamelewe, dan Anggopiu, serta Kelurahan Uepai.

Kemudian, di zaman Bupati Konawe Lukman Abunawas pada 2007 dimekarkan lagi tujuh desa: Desa Tamesandi, Humboto, Morehe, Anggawo, Kasaeda, Panggulawu, Puroda Jaya dan Tanggondipu.

Menurut Camat Uepai, Jasman, Desa Uepai sudah tidak ada sejak berubah status menjadi kelurahan. Kelurahan Uepai pada medio 2007 memekarkan sebagian wilayahnya yang kemudian bernama Desa Tanggondipu.

Terakhir Desa Morehe. Desa itu juga masuk dalam daftar desa fiktif di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Data di kantor kecamatan, Desa Morehe pernah mempunyai wilayah dan juga penduduk. Jumlah penduduknya sebanyak 331 orang dengan luas wilayah 172 ha/m2. bari/mohar/fba