Hanson International Tunda Rencana Rights Isue - Fokus Kembalikan Dana Nasabah

NERACA

Jakarta – Tersangkut masalah investasi ilegal dengan menghimpun dana masyarakat, memaksa PT Hanson Internasional Tbk. (MYRX) menunda aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sampai permasalahan utang individual selesai.

Direktur Hanson International, Rony Agung Suseno mengatakan aksi korporasi tersebut mulanya adalah salah satu opsi yang akan ditempuh perseroan untuk melunasi utang. Pasalnya, perseroan mengincar dana hingga Rp8,78 triliun.”Rights issue untuk sementara akan kami stop dulu sampai semua ini selesai. Agenda rapat umum pemegang saham luar biasa perihal tersebut pada 13 November mendatang batal,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Maka dengan demikian opsi yang dimiliki perseroan untuk melunasi utang terbatas pada pendapatan dari hasil penjualan unit rumah yang berada di tiga lokasi. Citra Maja Raya, Forest Hill dan Pacific Millenium. Rony mengatakan perseroan berkomitmen untuk melunasi utang sesuai jatuh tempo. Adapun sampai dengan akhir tahun perseroan wajib melunasi utang serta bunga sekitar Rp928 miliar sedangkan kas dan setara kas perseroan hanya ada Rp220 miliar per September 2019.

Kendati demikian, lanjutnya, perseroan dengan kreditur individual memiliki perjanjian tentang utang yang dapat dikonversi menjadi objek properti atau tanah kosong di lokasi proyek perseroan. Emiten properti ini juga mempertegas untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari masyarakat berdasarkan jatuh temponya masing-masing.

Hal ini dilakukan lantaran perseroan telah menggunakan dana yang dihimpun untuk membeli aset berupa tanah seluas 1.500 hektare (ha) di wilayah Banten. "Kalau secara langsung kami tidak bisa, tidak mungkin kami menjual aset dalam waktu yang singkat. OJK sudah menyetujui kebijakan ini sudah sangat fair (adil)," kata Roni.

Dirinya juga mengklaim bahwa terdapat sedikit kesalahan prosedur yang dilakukan perusahaannya sehingga berita yang bergulir berupa investasi ilegal. Padahal, sebenarnya perusahaan meminjam uang dari beberapa orang yang telah direkomendasikan oleh pemegang saham perusahaan, Benny Tjokrosaputro, dengan berbagai perjanjian tertentu. "Pinjaman yang dimaksud adalah pinjaman antar perusahaan dengan individu tertentu, memang mirip dengan deposito. Mereka artikan ini deposito tapi ini beda," kata dia.

Dia menambahkan, beberapa perjanjian yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipinjamkan uangnya berupa adanya bunga sebesar 12% per tahun hingga pembayaran menggunakan aset tanah atau rumah. Hal tersebut berbeda dengan deposito yang tidak bisa melakukan pembayaran dengan rumah. "Kami punya perjanjian, kalau mereka mengambil tanah bisa, setelah dihitung nilai tanahnya berapa sesuai dengan uangnya bisa," kata dia.

Selain penjualan aset, PT Hanson International juga memiliki pilihan menerbitkan saham baru melalui skema right issue. Bahkan dengan skema ini perusahaan bisa mendapatkan dana yang lebih besar dari nilai utang. Meski begitu, Roni mengatakan kalai ini merupakan pilihan terakhir yang akan dilakukan jika sudah tidak ada kemampuan membayar.

BERITA TERKAIT

Pasar Properti Penuh Tantangan - BTN Optimis Masih Ada Peluang Tumbuh 2020

NERACA Jakarta – Tahun depan, industri properti masih menemui tantangan seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi nasional dan resesi ekonomi di…

PPRE Targetkan Kontrak Baru Tumbuh 20%

NERACA Jakarta –Tahun depan, PT PP Presisi Tbk (PPRE) memproyeksikan raihan proyek baru akan tumbuh 20% dibanding tahun ini. Tercatt…

Berikan Layanan Nasabah Korporasi - Maybank Sediakan Cash Collection Solution

NERACA Jakarta – Guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memberikan cash collection solution,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transjakarta Bagikan Dividen Rp 40 Miliar

NERACA Jakarta- Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memutuskan untuk membagikan dividen perusahaan kepada…

Raup Ceruk Pasar Luar Negeri - WIKA Targetkan Kontrak Baru Capai Rp 6 Triliun

NERACA Jakarta – Sukses meraih kontrak baru di Afrika menjadi batu loncatan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk…

Transformasi Pasar Modal Kredibel - OJK Terus Perkuat Supervisi Pengawasan

NERACA Jakarta – Kasus gagal bayar keuntungan reksadana yang menimpa Minna Padi Aset Manajemen dan Narada Aset Manajemen menjadi alasan…