KPK Bantu Polda Sultra Tangani Korupsi Dana Desa Fiktif

KPK Bantu Polda Sultra Tangani Korupsi Dana Desa Fiktif

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) untuk menangani dugaan kasus korupsi dana desa fiktif.

"KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (6/11).

“Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018," kata Febri.

Dalam perkara tersebut, lanjut dia, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

“Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan "backdate" (tanggal mundur)," ujar Febri.

Pada 24 Juni 2019, kata dia, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara dalam tahap penyelidikan di Mapolda Sulawesi Tenggara.

"Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan ahli hukum pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat dengan "backdate" merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," ujar dia pula.

Selanjutnya pada 25 Juni 2019, dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, kata Febri, diminta agar KPK melakukan supervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

"Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan polda telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke KPK sesuai ketentuan pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ujar Febri.

Ia menyatakan salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama pada 16 September 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Pukat UGM Harap Proses Seleksi Dewas KPK Transparan

Pukat UGM Harap Proses Seleksi Dewas KPK Transparan   NERACA Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)…

Aprobi: Uji Coba B30 Desember

Aprobi: Uji Coba B30 Desember NERACA Jakarta - Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyatakan pihaknya kini…

DJKI Luncurkan layanan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual

DJKI Luncurkan layanan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual   NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pada Senin…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Koperasi dan UKM - Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan menggalakkan…

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara  NERACA Jakarta - Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel…

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya  NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito…