NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengkritik pengadaan pacul (cangkul) oleh kementerian/lembaga yang diimpor dari luar negeri. "Pak Roni dan Menteri Bappenas ini coba dibuat strategi mendesain industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, disalin dari Antara.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengambil contoh pacul alias cangkul yang sebenarnya bisa diproduksi oleh UMKM dalam negeri namun ternyata berasal dari produk impor. "Apakah tidak bisa didesain industri UMKM kita supaya 'kamu buat pacul, tahun depan saya beli'. Ini puluhan ribu cangkul, pacul dibutuhkan masih impor, apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, apa benar pacul harus impor? Ini tolong didesain, ini baru satu barang, barang lain masih ribuan," ungkap Presiden.

Dengan barang-barang sederhana tersebut masih diimpor maka yang diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut. "Enak banget itu negara yang dimana barang itu kita impor. Kita masih defisit transaski berjalan, defisit neraca perdagangan tapi impor yang seperti itu. Padahal kita sambil tidur bisa buat pacul," ungkap Presiden.

Presiden menilai praktik tersebut terus terjadi karena cangkul impor jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri. "Impor enak banget, karena harga murah, artinya yang mengimpor untung lebih gede tapi lapangan kerja jadi hilang. Pengadaan barang dan jasa larinya harus bisa menciptakan lapangan kerja dan industri kecil sehingga petakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh mana yang dirakit di sini dan mana yang impor. Ini harus dicek, kalau yang impor stabilo merah saja gak usah," kata Presiden disambut tepuk tangan peserta rapat.

Presiden pun menilai meski neraca perdagangan Indonesia defisit tapi kementerian/lembaga masih hobi melakukan impor. "Lah bagaimana kita masih senang impor padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor, kebangetan banget, uangnya milik pemerintah lagi, kebangetan kalau itu masih diterus-teruskan kebangetan," ungkap Presiden.

Presiden meminta epala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue.

"Persulit barang impar-impor, senengnnya impar-impor kita, ini duit APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama kalau murah tapi impor saya lebih seneng barang lokal walau harga sedikit lebih mahal," tegas Presiden.

Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.

Presiden Joko Widodo menilai bahwa belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga masih menggunakan pola pikir (mind set) lama. Tantangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Presiden adalah memastikan proses dan "timing" barang dan jasa.

"Sejak 15 tahun yang lalu saya melihat proses-proses pengadaan kita sebetulnya sudah tadi e-procurement, e-purchasing, e-tendering bagus sekali tapi praktiknya masih dengan 'mind set yang lama," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran. Jumlah tersebut berasal dari pagu pengumuman e-tendering sejumlah Rp304,1 triliun namun yang sudah selesai tender baru Rp265,1 triliun dengan Rp182 triliun adalah proyek konstruksi.

"Oleh sebab itu saya ingatkan jangan main-main. Terutama di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Perhubungan, Kalau Kementerian PUPR DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) keluar, Pak Menteri PUPR langsung main (membelanjakan) biasanya, karena duitnya gede kalau masih menunggu Januari ya berarti terlambat 1,5 bulan. Biasanya kita beri DIPA pertengahan November," jelas Presiden.