NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, pihaknya siap untuk merevisi berbagai aturan yang memberatkan pemangku kepentingan sektor kelautan termasuk pelaku usaha perikanan, guna meningkatkan devisa negara.

"Kami siap merevisi beberapa aturan yang memberatkan bagi teman-teman semua (pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan)," kata Edhy Prabowo dalam pembukaan Pameran Aquatica Asia dan Indoaqua 2019 di Jakarta, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Menteri Edhy memaparkan, hari ini merupakan hari kesepuluh dirinya diberi amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski hanya baru 10 hari, ujar dia, tetapi dari beberapa pertemuan dirinya telah menangkap berbagai permasalahan yang dilontarkan, baik oleh perikanan tangkap maupun budidaya.

Ia mencontohkan mengenai adanya masukan mengenai regulasi mengenai ukuran dari kepiting yang boleh dijual. Aturan mengenai hal itu bertujuan untuk mengatur keberlanjutan dan agar komoditas itu tidak punah.

Selain itu, ada pula keluhan mengenai larangan menjual bayi lobster. Menteri Edhy mengemukakan, hal itu penting agar pembudidaya tidak hanya mendapatkan keuntungan kecil sehingga devisa yang lebih besar diambil oleh pihak luar negeri.

"Kenapa tidak dibudidayakan saja di dalam negeri? Kalau alasannya karena ketersediaan benih yang tidak cukup, mungkin bisa diatur misalnya tiga provinsi bersatu untuk membikin kawasan budidaya lobster di tengah-tengah," katanya.

Menteri Edhy juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai perizinan kapal di atas ukuran 30 GT penting antara lain agar tidak terjadi perebutan antara pengusaha yang bermodal besar dengan nelayan tradisional yang melaut di pinggir pantai atau tepi laut.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam sejumlah kesempatan juga menyampaikan kepada kalangan pengusaha perikanan nasional agar benar-benar taat pajak dan jangan sampai memberikan data yang keliru kepada pemerintah.

"Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak (pengusaha perikanan) jangan bohongin kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara sehingga pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan terus berupaya mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan.

Edhy Prabowo menyatakan pihaknya siap selama 24 jam untuk menampung berbagai keluhan serta mengharapkan berbagai pihak tidak ragu mendatangi KKP bila ada masalah yang perlu dibantu. "Kami siap 24 jam mendengar keluhan," kata Menteri Edhy di Jakarta, Rabu.

Menurut Edhy, dirinya telah biasa mendengarkan berbagai masukan sepanjang hari ketika menjadi anggota DPR. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan, berbagai pihak tidak perlu gemetar datang ke kementerian karena menteri adalah pelayan rakyat.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa salah satu amanah dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya adalah agar dapat membangun komunikasi dua arah dengan nelayan dan pelaku usaha. "Sehingga tidak ada lagi istilah seolah-olah negara tidak hadir," katanya. Tugas kedua yang diamanahkan oleh Kepala Negara, ujar dia, adalah agar dapat membangun sentra perikanan budi daya untuk menambah devisa dan lapangan kerja.

Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memberikan kepastian usaha budidaya perikanan seperti dengan jelas menentukan zonasi mana di suatu daerah di Tanah Air yang benar-benar bisa dijadikan sebagai kawasan produksi budidaya perikanan. "Hadirkan kepastian usaha bagi pelaku budidaya perikanan, terutama menyangkut penataan ruang," kata Abdul Halim.

Menurut dia, bila telah ada kepastian dalam penataan zonasi ruang untuk budidaya perikanan, maka langkah selanjutnya adalah menyediakan laboratorium berstandar baik untuk mendukung aktivitas perikanan budidaya, khususnya di daerah yang menyumbang produksi signifikan untuk komoditas perikanan budidaya.

Abdul Halim menyatakan bahwa Edhy Prabowo merupakan sosok yang dinilai akan cepat beradaptasi dalam menggantikan peran Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. "Dengan pengalaman yang dimiliki Pak Edhy sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang salah satunya membidangi urusan kelautan dan perikanan," kata Abdul Halim.