Pengamat Ini Minta Kelemahan e-Budgeting Pemprov DKI Segera Diperbaiki 

NERACA

Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah meminta agar sistem e-Budgeting di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera dilakukan perbaikan atau disempurnakan.

Amir mengatakan, e-Budgeting lama memiliki banyak kelemahan. Terutama, dari sisi aspek pengawasan, monitoring dan peringatan. Sehingga, kuat diduga ada oknum yang bisa menyelipkan anggaran tidak proporsional.

"Ini pernah terjadi pada APBD Perubahan Tahun 2014 terkait Rumah Sakit Sumber Waras dan tanah di Cengkareng Barat," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perlu memberikan perhatian serius terhadap perbaikan sistem e-Budgeting ini.

"Saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan dari PSI sudah juga diingatkan Pak Gubenur kepada Organisasi Perangkat Daerah saat memberikan pengarahan pada 23 Oktober 2019," terangnya.

Amir menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Gubernur  dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai bendahara umum daerah.

"Untuk itu, saat rapat pembahasan anggaran bersama DPRD akan hadir Ketua TAPD dibantu Kepala BPKD. Sehingga, semestinya jika terjadi kejanggalan kedua pejabat tersebut harus segera menyampaikan laporan kepada Pak Gubernur," ungkapnya.

Ia mensinyalir, saat ini juga terjadi ada ketidaknyamanan hubungan antara TAPD dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Saya juga ingin ada ketegasan dari Pak Gubernur berkaitan keterlibatan TGUPP dalam penyusunan APBD," tandasnya. Mohar