Masalah UMKM yang Harus Jadi Perhatian Kabinet Baru

CEO PT Duta Sukses Dunia, yang juga Pengamat Digital, Yudi Candra, mengatakan, total UMKM yang ada sebesar 59.2 Juta berdasarkan data Kemenkop hanya 8 juta yang sudah melek digital . sebuah pencapaian mengingat kenaikan angka 4.1 juta atau lebih dari 2x lipat dari tahun sebelumnya 2018Tetapi tentunya masih jauh apabila mengingat bahwa itu hanya 14% dari total UMKM yang ada di Indonesia. “Masalah UMKM masih komplek. Apalagi memasuki era digital, oleh karenanya UMKM harus mendapat pendampingan dari pemerintah terutama kabinet baru agar bisa melek digital dan mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal,” katanya.

Menurutnyam sambung Yudi, berbicara mengenai ‘melek digital’ atau online pun perlu dicermati . Apakah hanya sebatas terdaftar di platform online? Apakah hanya memiliki social media atas nama UMKM ? atau hanya memiliki website. Karena online bukan berarti dapat menggunakan secara effektif dan aktif di dunia digital. “Pemanfaatan teknologi berbasis online harus bisa dicermati, UMKM harus mampu memanfaatkan itu, terutama untuk strategi pemasaran. Bukan hanya terdaftar saja. Tapi harus bagaimana memberikan pelatihan tentang pembuatan kontennya,” sambungnya.

Karena, faktanya berdasarkan data dari kemenperin di tahun 2018 , 96% UKM pengguna online masih belum sukses . Dan berdasarkan ranking digital dunia oleh imd-world-digital-competitiveness-rankings-2019, Indonesia berada di peringkat 56 dari total 63 negara di dunia. Di kawasan Asia Pacific, berada di ranking 13 dari total 14 negara. Khusus peringkat pelatihan digital berada di peringkat 61 dari total 63 negara di dunia. Bukan sesuatu yang membanggakan kita sebagai negara yang besar. “Hal ini menandakan bahwa masih banyak sekali pelatihan, training, coaching yang perlu dilakukan bukan hanya meningkatkan kesadaran pentingnya online tetapi juga bagaimana memanfaatkan dan disiplin belajar dan mengaplikasikan berjualan di ranah digital,” uajranya.

Selain sektor digital, Di lapangan, banyak UMKM mengeluhkan kesulitan permasalahan modal sebagai kendala no 1 untuk berkembang. Faktanya di lapangan banyak yang diberikan bantuan modal dan uang pun tidak berhasil karena tidak mengerti management dan mampu untuk mengelolanya. Diperlukan pelatihan yang massif, riil, berkualitas, mudah dipraktekkan dengan bahasa sederhana tanpa banyak theory untuk pengusaha UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka berkompetisi di era 4.0 ini.

“Banyak harapan bahwa di era ke dua pemerintahan Jokowi , fokus kepada peningkatan kemampuan SDM dan enterpreneurship akan terealisasikan,” tuturnya.

Ditempat terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira,mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah (PR) dan tantangan yang harus dilakukan pemerintah terutama kabinet baru guna memajukan UMKM nasional. Diantaranya, pertama yaitu ; membuka pasar luar negeri bagi UMKM, mengingat saat ini baru 16 persen produk UMKM yang bisa ekspor. “Selain untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, produk UMKM juga harus go international. Sekarang yang sudah ekspor masih relatif kecil sekali. Makanya Menteri yang baru nanti harus mampu mendokrak produk UMKM terutama bisa ekspor,” katanya.

Kedua, pemanfaatan tekhnologi. Menurutnya, beroperasinya palapa ring bisa menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu juga buat para UMKM kita yang mau memanfaatkan teknologi. teknologi yang ada bisa dijadikan pemasaran yang murah atau menjadi sarana peningkatan produk mereka. “Tidak kalah penting, di era digital UKM kita harus pandai memanfaatkan tekhnologi untuk kemajuan usaha mereka,” imbuhnya.

Lebih jauh Bhima, menambahkan, upaya lain yang ketiga adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) UKM kita. Caranya dengan memberikan pelatihan atau seminar baik manajerial, cara berbisnis, peningkatan produk, dan tidak penting cara pemasaran. “UMKM banyak di daerah dan desa-desa harus ada peningkatan knowlade, skill bagi para pelaku UMKM kita agar bisa berdaya saing,” tambahnya.

Yang keempat, masih menurut Bhima, yaitu regeluasi dan perizinan untuk UMKM harus. Karena selama ini regulasi dan perizinan sangat berbelit-belit akan sangat menyulitkan buat para UKM kita berkembang. “Izin, regulasi salah satu hambatan bagi UKM makanya harus disederhanakan dan dimudahkan,” ujarnya.

dan yang terakhir atau kelima, yaitu kemudahaan pembiayaan. Selama ini akses permodalan menjadi salah satu kendali bagi UMKM kita. Oleh karenanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi salah satu akses permodalan bagi UMKM harus dipermudah. “Sistem pembiyaan KUR harus dipermudah agar UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses modal untuk meningkatkan produktifitas produknya,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Waralaba Diklaim Gerbang Generasi Muda Mulai Usaha

Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar mengatakan, sekarang ini banyak anak muda yang ingin mandari secara ekonomi. Salah…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

Pesatnya Perkembangan Pasar Modern dan Digitalisasi, Sarinah Tetap Bina UMKM

BUMN ritel PT Sarinah (Persero) menyatakan yakin bisa tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Untuk itu, Sarinah tetap…

BERITA LAINNYA DI PELUANG USAHA

Masalah UMKM yang Harus Jadi Perhatian Kabinet Baru

CEO PT Duta Sukses Dunia, yang juga  Pengamat Digital, Yudi Candra,  mengatakan, total UMKM yang ada sebesar 59.2 Juta berdasarkan…

Waralaba Diklaim Gerbang Generasi Muda Mulai Usaha

Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar mengatakan, sekarang ini banyak anak muda yang ingin mandari secara ekonomi. Salah…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…