Menko Ekonomi Diminta Hapus Ego Sektoral - PENGEMUDI OJOL ANCAM DEMO TERKAIT NADIEM

Jakarta-Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti orang yang menduduki jabatan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Yaitu membuat menteri-menteri ekonomi di bawahnya bisa kompak dalam membuat sebuah kebijakan untuk menghapus ego sektoral masing-masing. Sementara itu, kalangan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) ancam melakukan demo jika Nadiem dijadikan menteri oleh Jokowi.

NERACA

"Jadi setiap bidang itu ada koordinator, nah saya harap ini koordinator ini bukan hanya sekadar berfungsi untuk mempertemukan (para menteri), tapi juga punya wewenang untuk memberikan perintah atau memberikan himbauan kepada menteri A menteri B supaya kerja sama," ujarnya di Jakarta, Senin (21/10).

Ahmad menilai, di periode pertama pemerintahan Jokowi sinergi antar kementerian merupakan sebuah hal yang kerap jadi masalah. Beberapa kebijakan menjadi tumpang tindih, imbasnya menjadi menyulitkan investor. "Yang perlu dikedepankan berkoordinasi, bisa bersinergi, berkoordinasi secara tim sehingga dampaknya ke dunia usaha juga baik. Selama ini kan salah satu keluhan investor itu kan pemerintah dianggap tidak kompak," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menteri Koordinator harus mampu membuat para menteri tersebut menjalin hubungan yang baik antara sesama kementerian. Guna menciptakan sinergi terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan. "Seringkali masalah kita itu adalah masalah ego sektoral ya, atau tidak bisa bekerjasama secara tim. Jadi kabinet atau menteri menteri yang duduk di tim ekonomi di bawah menko perekonomian itu harus bisa bekerja secara tim, jangan sendiri-sendiri," ujarnya.

Ahmad menjelaskan, para investor dan pengusaha kerap mengeluhkan rumitnya birokrasi misalnya saja dalam hal perizinan. Hal itu membuat para investor menjadi meragu. "Menteri di kementerian A bikin kebijakan yang bertolak belakang dengan kementerian B. Artinya, investor yang merasa dirugikan. Ini jangan sampai lagi terjadi (di periode kedua)," tutur dia.

Selanjutnya, para menteri tersebut harus dapat menjalin hubungan yang baik antara sesama kementerian. Guna menciptakan sinergi terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan. “Seringkali masalah kita itu adalah masalah ego sektoral ya, atau tidak bisa bekerjasama secara tim. Jadi kabinet atau menteri menteri yang duduk di tim ekonomi di bawah menko perekonomian itu harus bisa bekerja secara tim, jangan sendiri-sendiri," ujarnya.

Dia mengungkapkan, ego sektoral merupakan salah satu catatan buruk dari periode pertama pemerintahan Jokowi yang harus diperbaiki dan dihilangkan oleh kabinet baru di periode kedua kali ini. Misalnya, kebijakan yang ada di kementerian industri kerap bersinggungan dengan kementerian perdagangan. "Jangan sampai tidak nyambung, intinya sinergi, harus nyambung. Jadi harus bekerja secara tim. Itulah yang belum terlihat di periode yang sebelumnya, jadi kerjasama tim belum optimal," ujarnya.

Menurut dia, sebagus apapun sosok seorang menteri tidak akan ada hasilnya jika tidak mampu menjalin kerjasama yang baik.

Selain itu, beberapa sosok yang digadang-gadang akan menjadi menteri baru di periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berasal dari kalangan pengusaha seperti Erick Tohir, Nadiem Makarin serta Wishnutama.

Kemarin, mereka sudah datang memenuhi undangan Jokowi ke Istana Negara. Kehadiran mereka semakin menegaskan bahwa dirinya akan menjadi salah satu menteri dalam susunan kabinet baru Jokowi.

Menurut Ahmad, kehadiran para sosok pengusaha merupakan angin segar bagi para investor. Khususnya mereka yang selama ini tengah menjalankan aksi 'wait and see'. "Sesama pengusaha, ada kedekatan, merasa nanti menterinya itu paham kondisi di lapangan di sektor riil, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya bisa membumi, bisa terasa," ujarnya.

Adapun sosok-sosok yang saat ini diramal bakal menduduki jabatan menteri, menurut dia, merupakan sosok yang cukup disukai para investor. "Kan kalau investor melihat sosok-sosoknya sekarang mudah-mudahan berharap banyaklah dan mungkin percaya. Artinya diisi oleh yang selama ini dari kalangan profesional dan ada pengusaha. Nah ini yang harapannya bisa juga membawa angin segar untuk investor," ujarnya.

Usai pengumuman resmi susunan kabinet baru, diharapkan para investor yang selama ini wait and see dapat langsung segera bertindak dan merealisasikan rencana mereka yang selama ini tertunda. "Karena merasa optimis mereka gak wait and see lagi. Mereka segera merealisasikan keputusan-keputusan investasinya yang tentunya kita harapkan berdampak pada ekonomi nasional," ujarnya.

Namun, dia juga mengingatkan para pemangku kebijakan agar jangan sampai membuat aturan yang menghambat atau membuat para investor menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia. "Saya harap ini bisa membuat dunia usaha atau sektor dunia usaha investor bikin confidence, mereka percaya, mereka yakin bahwa ke depan kebijakan-kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah ini semakin baik, semakin membuat investor lebih nyaman," ujarnya.

Ahmad menuturkan, di awal masa jabatannya nanti para menteri tersebut harus membuat program kerja yang strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. "Karena ini jabatan politis jadi pertama harus membuat program-program strategis. Harus bisa membuat program dan kebijakan yang strategis yang rasanya ada hasilnya di jangka pendek, menengah dan nanti bisa dilanjutkan jangka panjang," ujarnya.

Ancam Demo

Namun begitu, pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) rupanya tak setuju bila Nadiem dijadikan menteri oleh Jokowi. Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono bahkan mengancam bakal mengerahkan massa dalam jumlah besar bila Nadiem menerima ajakan Jokowi.

“Ojol tidak setuju apabila Nadiem Makariem jadi salah satu menterinya Jokowi. Akan ada pergerakan seluruh Indonesia sebagai penolakan," ujar Igun seperti dikutip Liputan6.com, kemarin.

Tak hanya dari Jakarta, dia menyatakan berbagai pengojek online dari penjuru Sumatera dan Jawa siap untuk menyuarakan aksi penolakan tersebut. "Ketua-ketua ojol dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa sudah komunikasi dengan saya, mereka siap bawa massa ojol untuk masuk Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa besar penolakan Nadiem jadi menteri Jokowi," ujarnya.

Meski sudah tak lagi memegang jabatan tertinggi di perusahaan, menurut dia, Nadiem saat ini masih tercatat sebagai pemilik bisnis Gojek. "Secara struktural manajemen iya dia melepas, tapi Nadiem adalah pendiri sekaligus masih ada saham kepemilikan di Gojek," ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta kepada Nadiem untuk terlebih dahulu menyejahterakan para driver ojol sebagai mitra kerjanya sebelum beralih pijakan menjadi seorang menteri. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

KEMENDAGRI-POLRI USUT DUGAAN DESA FIKTIF - Ekonom: Basis Data Pusat-Daerah Lemah

Jakarta-Ekonom Universitas Indonesia (UI) tidak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya…

Ekonomi Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%

NERACA Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,05%. Artinya, ekonomi dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MESKI 80% PDB DOMESTIK SESUAI EKONOMI SYARIAH - BI: Posisi RI Lebih Banyak ke Konsumen

Jakarta-Meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di negeri ini dinilai belum terlalu…

Tahun Depan, Suku Bunga KUR Turun Jadi 6%

  NERACA Jakarta - Pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 7 persen menjadi…

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…