PLN Berkomitmen Terangi Papua dengan Pembangkit Energi Terbarukan

NERACA

Jakarta – PT PLN (Persero) meluncurkan program 1.000 renewble energy for Papua. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Papua adalah 94,28% dan Papua Barat 99,99%, sehingga saat ini RE di dua provinsi itu adalah sebesar 95,75%, yang dicapai melalui kontribusi PLN (58,25%), program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda-pemda setempat.

Masih ada sekitar 1.724 desa yang gelap gulita, dari jumlah desa sebanyak 7.358 desa, sehingga oleh karena itu PLN meluncurkan Program 1.000 Renewable Energy for Papua sebagai tindak lanjut dari program Ekspedisi Papua Terang,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi F.X. Sutijastoto, yang mewakili Menteri ESDM Ignasius Jonan, dalam sambutannya saat peluncuran program di Jakarta, Jumat (18/10).

Perkiraan Rasio Elektrifikasi akhir tahun 2019 Provinsi Papua adalah sebesar 96,79% dan Provinsi Papua Barat sebesar 99,99%, dengan tambahan desa yang dilistriki oleh PLN sebanyak 399 desa dan LTSHE sebanyak 230 desa, sehingga akhir tahun 2019 masih ada 1.123 desa gelap gulita. Sementara itu dalam kesempatan serupa, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik memaparkan, Program 1.000 Renewable Energy for Papua ini merupakan inisiatif strategis PLN untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020.

“PLN menggelar survei Ekspedisi Papua Terang di bulan Agustus-September 2018 yang melibatkan 165 mahasiswa pecinta alam dari 5 kampus perguruan tinggi negeri (Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Cendrawasih). Ekspedisi ini melibatkan juga LAPAN dan TNI AD. Tujuannya untuk mendapatkan data bagi keperluan penyusunan rencana paling efektif, melistriki ratusan desa di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Rofik.

Dengan berbekal data dari Ekspedisi Papua Terang, PLN pun memancangkan rencana pelistrikan untuk 1.123 desa, yang jumlahnya meningkat jauh dari rencana semula melistriki 415 desa. “Program lanjutan dari Ekspedisi Papua Terang inilah yang bertajuk Program 1000 Renewable Energy for Papua, Mewujudkan Papua Terang 2020,” ungkap Rofik.

Ahmad Rofik menerangkan, dengan tantangan geografis, kerapatan hunian yang sangat rendah, dan infrastuktur yang terbatas, Program 1000 Renewable Energy for Papua dipandang sebagai solusi paling efektif untuk percepatan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat melalui implementasi model Wireless Electricity. “Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan (EBT) juga diharapkan akan memperbaiki kinerja Bauran Energi sekaligus menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik,” jelasnya.

Dari hasil kajian dan survei PLN, ada empat alternatif pembangkit listrik EBT yang ditawarkan dalam Program 1.000 Renewable Energy for Papua, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro; Tabung Listrik (Talis); Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); serta PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Untuk Pikohidro, lebih cocok apabila diaplikasikan pada daerah yang memiliki perbedaan ketinggian.

Ia pun memaparkan rincian program pelistrikan di Papua dengan menggunakan keempat pembangkit listrik EBT tersebut. “Rincian jumlahnya, 314 desa direncanakan untuk dilistriki menggunakan teknologi tabung listrik (Talis), 65 desa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pikohidro (PLTPH), 158 desa akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), 116 Desa dilistriki menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), 34 Desa dilistriki menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut, 184 desa akan diterangi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 151 set, serta selebihnya 252 desa rencananya akan disambungkan ke sistem jaringan listrik (grid) PLN yang telah ada” urai Ahmad Rofik.

Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro merupakan pembangkit skala sangat kecil yang memanfaatkan energi potensial air, untuk menghasilkan listrik berkapasitas hingga 5.000 Watt. Energi potensial air menggerakkan turbin, sedangkan turbin memutar generator, dan generator inilah yang dapat menghasilkan listrik.

Sedangkan Tabung Listrik merupakan alat penyimpanan energi (energy storage) layaknya power bank, yang digunakan melistriki rumah. Cukup dengan plug-and-play, masyarakat di pedalaman Papua sudah dapat memanfaatkan listrik dengan Talis, untuk kebutuhan penerangan hingga menyalakan televisi. Talis dapat diisi ulang di Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL).

Sementara PLTBm adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan potensi energi biomassa, seperti bambu, kayu, serat kelapa sawit dan bahan organik kering lainnya. Pembakaran biomassa menghasilkan uap air bertekanan yang memutar turbin, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. PLTBm yang dikembangkan oleh PLN Regional Maluku dan Papua berkapasitas 3 – 10 kW.

BERITA TERKAIT

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

Kemenkeu Berharap Realisasi Belanja Membaik

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan realisasi belanja pemerintah yang sempat menurun di…

Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyebab Blackout PLN

  NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi yang menjadi penyebab listrik PLN padam total atau "blackout" pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…