Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA

Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi rendah, proyek listrik 35.000 MW, utang negara, biaya logistik tinggi, dan Tol Laut. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, ada sejumlah program pembangunan yang tercapai yaitu pembangunan infrastruktur, kemiskinan satu digit, BBM Satu Harga, dan penurunan jumlah pengangguran.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, belum menemukan terkait catatan hitam atau kegagalan yang dialami pada pemerintahan Jokowi-JK. Hanya saja ada beberapa yang memang dianggap belum bisa dioptimalkan oleh pemerintahannya.

"Gagal menurut saya tidak punya catatan kegagalan dari Pak Jokowi. Tapi kalau kurang optimal saya masih melihat banyak. Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya Pak Jokowi pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ," ujarnya seperti dikutip merdeka.com. Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti di pemerintahan Jokowi selanjutnya bersama Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, investasi memang perlu digenjot untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, pembentukan kementerian investasi merupakan salah satu cara mendorong pertumbuhan investasi.

"Tentunya pertama, 5 tahun ke depan ekonomi Indonesia mau tidak mau harus ekonomi yang fokus dan ramah terhadap investasi. Karena investasi itulah yang bisa membuat pertumbuhan lebih tinggi dari pada yang biasa kita alami dalam 5 tahun terakhir," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Dia mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbang oleh konsumsi. Untuk itu, perlu menggenjot investasi sebagai motor pendorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi.

Bambang juga mengatakan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada penurunan daya saing. Sehingga membuat para investor pun enggan datang ke Indonesia, mengingat banyak negara-negara lain yang dipercayai lebih murah.

Seperti diketahui, posisi daya saing Indonesia saat ini berada di tingkat 50, turun 5 angka dibandingkan tahun 2018 lalu yang berada di posisi ke-45. "Karena biaya logistik tinggi, pendapatan investor harus berkorban (berkurang) maka dia akan pindah ke negara lain maka intinya biaya logistik Indonesia harus dipangkas," ujarnya.

Ekonom senior UI Prof. Dr. Emil Salim juga memberikan catatan penting untuk para menteri Kabinet Jokowi periode II. Menurut dia, ada beberapa pekerjaan rumah pemerintah mendatang, salah satunya perbaikan sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan, memang yang menjadi tugas berat pemerintah selanjutnya adalah pengembangan SDM. Sebab, SDM sangat diperlukan dalam membangun industri yang memiliki nilai tambah. "Kata kuncinya kan SDM, jadi untuk beralih dari bahan mentah ke proses industri adalah kemampuan produktivitas manusia. Dan itu SDM-nya. Tapi arah yang Bapak Jokowi tetapkan, mengutamakan SDM, saya kira tepat," ujar Emil.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menyoroti kinerja perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir juga kurang mengesankan. Arah pertumbuhan ekspor yang rendah pun kembali disorot.

"Secara statistik lima tahun terakhir kinerja perdagangan Indonesia bisa dibilang stagnan pertumbuhannya, per tahun ekspor hanya meningkat sekitar 1,5%. Sementara pertumbuhan impor lima tahun terakhir malah lebih tinggi, sekitar 2% per tahun selama lima tahun terakhir," ujarnya.

Meski demikian, Shinta menilai struktur impor masih produktif karena 75-80% merupakan bahan baku dan penunjang. Untuk ke depannya, Shinta berharap industri dalam negeri makin meningkat agar ekspor makin menarik dan terdiversifikasi. mohar

BERITA TERKAIT

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

KEMENDAGRI-POLRI USUT DUGAAN DESA FIKTIF - Ekonom: Basis Data Pusat-Daerah Lemah

Jakarta-Ekonom Universitas Indonesia (UI) tidak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya…

Ekonomi Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%

NERACA Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,05%. Artinya, ekonomi dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…