PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

NERACA

Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland University of Technology, Brisbane sekaligus Presiden The International Communication Association (ICA) menyimpulkan bahwa demokrasi digital sejauh ini telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Tampil menjadi pembicara utama dalam konferensi forum ICA Regional Conference 2019 bersama sejumlah peneliti dari Aspikom (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi) di Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019 lalu, Flew menyebut krisis kepercayaan itu terjadi secara menyeluruh dan tidak hanya terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudkatif, tetapi juga terhadap institusi agama, media massa, perbankan dan lain-lain.

”Krisis itu terjadi bersamaan dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, wacana, referensi, diskusi dan konsultasi melalui media baru seperti media sosial, mesin-pencari dan e-commerce,” ujar Flew dalam pidatonya di konferensi yang bertajuk “Searching for the Next Level of Human Communication: Human, Social, and Neuro (Society 5.0).

“Ketika banyak hal bisa ditransaksikan dengan e-money, maka orang perlahan melupakan fungsi perbankan, betapapun e-money sarat dengan kejahatan. Ketika informasi mudah didapatkan melalui media sosial, maka orang mulai meninggalkan media massa, betapapun akhirnya terbukti media massa sesungguhnya lebih dapat dipercaya. Ketika referensi keagamaan begitu mudah didapatkan melalui youtube atau facebook, maka institusi resmi keagamaan juga mulai ditinggalkan,” tambah Flew.

Indonesia mungkin menjadi pengecualian dalam kasus ini. Menurut paparan Edelman Trust Barometer, secara global tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan media massa hanya sebesar 44% tahun 2018 dan 47 persen tahun 2019. Namun di Indonesia, temuan Edelman Trust Barometer menyebut jika tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap media massa masih cukup tinggi.

Temuan Flew juga menyebutkan jika saat ini sedang terjadi ketidakpercayaan terhadap elit politik oleh masyarakat. Krisis kepercayaan ini menurut Flew, juga diperparah oleh krisis pada aras media massa. Hal ini diperumit oleh kenyataan banyak pengelola media massa yang menjadi follower media sosial dalam penyebaran spekulasi, disinformasi, dan hoaks

“Sudah tahu suatu informasi mengandung hoaks disebarkan juga oleh media massa untuk mendapatkan share atau hit tanpa verifikasi memadai. Media massa dalam hal ini tidak menjadi sumber informasi yang lebih baik daripada media sosial.” tegas Flew.

Sementara itu menurut pakar komunikasi dari PoliticaWave Sony Subrata dalam sebuah tulisannya di buku Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan, menyebutkan apabila media sosial (medsos) memiliki dampak terhadap masyarakat. Sony mengungkapkan jika medsos bisa menjadi baik bila digunakan dengan semestinya, namun juga negatif jika salah dalam pemanfaatannya.

“Apabila kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, kita harus benar-benar bijak dalam penggunaannya. Sebab medsos bisa menghasilkan hal-hal positif, namun bisa juga memberikan dampak negatif,” ujar Sony.

“Contoh penggunaan medsos yang negatif adalah digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita-berita hoaks kepada Jokowi pada Pilpres kemarin. Oleh karena itu, saya sangat berharap nantinya Pemerintah harus bersikap tegas terhadap mereka yang gemar menyebarkan hoaks supaya tidak menimbulkan perpecahan Bangsa,” tutup Sony. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Koperasi dan UKM - Koperasi Jangan Dijadikan Kedok Pencucian Uang

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM Koperasi Jangan Dijadikan Kedok Pencucian Uang Pasuruan - Belakangan ini, maraknya praktek investasi berkedok…

ICW: Penegak Hukum Belum Garap Korupsi Korporasi dan Pencucian Uang

ICW: Penegak Hukum Belum Garap Korupsi Korporasi dan Pencucian Uang   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penelitiannya menyatakan…

Kabakamla: "Omnibus Law" Keamanan Laut Bisa Rampung Tahun Ini

Kabakamla: "Omnibus Law" Keamanan Laut Bisa Rampung Tahun Ini   NERACA Jakarta - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI…