Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para tokoh Suku Dayak terkait rencana pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Para Tokoh Dayak tersebut berkumpul pada sebuah acara yang bertema Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis. “Pertemuan antara para tokoh masyarakat Suku Dayak dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah dikemas dalam bentuk seminar yang dialogis,” kata Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo.

Himawan mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan menggunakan desain forest city tentu perlu melibatkan masyarakat setempat yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada hutan-hutan di pulau tersebut. “Keputusan penting telah diambil Pak Presiden untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru dengan konsep forest city dan tetap mencerminkan identitas Indonesia yang berdaulat majemuk dan berperadaban tinggi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Himawan menuturkan untuk semakin mendukung adanya pemindahan ibu kota ini pemerintah terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk warga asli Pulau Kalimantan seperti Suku Dayak. “Sehubungan dengan itu Kementerian PPN dan kementerian lembaga lain telah mempersiapkan kajian pendalaman serta melanjutkan penyelenggaraan pertemuan dialogis dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus mengatakan saat ini masyarakat Dayak sebagai tuan rumah sedang berada dalam posisi minoritas dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani ladang, sawah, dan kebun.

Hal tersebut berbeda dengan warga pendatang dan non Suku Dayak yang mayoritas menguasai sektor perdagangan domestik maupun antar pulau, transportasi, bahkan pegawai negeri dan swasta. “Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.

Dolvina berharap dengan adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota baru ini akan mampu memberikan nilai ekologi, sosial, dan budaya sehingga masyarakat Dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemajuan Indonesia. “Sehingga masyarakat dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi keputusan pemerintah yang indah pada waktunya,” katanya.

BERITA TERKAIT

Adhi Commputer Properti (ACP) Kenalkan 3 Proyek

    NERACA   Jakarta - PT Adhi Commuter Properti (ACP) sebagai terus mengembangkan kawasan yang berkonsep Transit Oriented Development…

Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, F.X Sutijastoto…

Persiapan MotoGP di Mandalika, ITDC Bentuk MGPA

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Badan Usaha Milik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…