Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para tokoh Suku Dayak terkait rencana pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Para Tokoh Dayak tersebut berkumpul pada sebuah acara yang bertema Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis. “Pertemuan antara para tokoh masyarakat Suku Dayak dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah dikemas dalam bentuk seminar yang dialogis,” kata Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo.

Himawan mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan menggunakan desain forest city tentu perlu melibatkan masyarakat setempat yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada hutan-hutan di pulau tersebut. “Keputusan penting telah diambil Pak Presiden untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru dengan konsep forest city dan tetap mencerminkan identitas Indonesia yang berdaulat majemuk dan berperadaban tinggi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Himawan menuturkan untuk semakin mendukung adanya pemindahan ibu kota ini pemerintah terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk warga asli Pulau Kalimantan seperti Suku Dayak. “Sehubungan dengan itu Kementerian PPN dan kementerian lembaga lain telah mempersiapkan kajian pendalaman serta melanjutkan penyelenggaraan pertemuan dialogis dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus mengatakan saat ini masyarakat Dayak sebagai tuan rumah sedang berada dalam posisi minoritas dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani ladang, sawah, dan kebun.

Hal tersebut berbeda dengan warga pendatang dan non Suku Dayak yang mayoritas menguasai sektor perdagangan domestik maupun antar pulau, transportasi, bahkan pegawai negeri dan swasta. “Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.

Dolvina berharap dengan adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota baru ini akan mampu memberikan nilai ekologi, sosial, dan budaya sehingga masyarakat Dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemajuan Indonesia. “Sehingga masyarakat dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi keputusan pemerintah yang indah pada waktunya,” katanya.

BERITA TERKAIT

Asumsi.co Luncurkan Platform Donasi

    NERACA   Jakarta - Industri media di Indonesia kerap menghadapi tantangan untuk berinovasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara…

Tekan Pemburu Rente, Skema Impor Pangan Harus Diubah

  NERACA Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengubah skema impor pangan dari sistem…

Kampanye Love Yourself, Esse Inginkan Anak Muda Bisa Mencintai Diri Sendiri

  NERACA Jakarta – KT&G Indonesia ingin memberikan insiprasi kepada anak muda Indonesia untuk menumbuhkan rasa mencintai diri sendiri dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

Jokowi : Bangun Jalan Tol Jangan Tunggu IRR Tinggi

  NERACA Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang kini dikebut oleh pemerintah, terutama untuk…

Pemerintah Siapkan Rp8,48 Triliun untuk Pembangunan Perumahan

  NERACA                      Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…