Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus  

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengharapkan Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.

Namun, Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10), menyatakan bahwa belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.

"Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas tidak tercela. Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ucap Syarif.

Namun, kata dia, lembaganya siap memberikan masukan jika dimintai untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut."Itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Syarif.

Diketahui, terdapat dua menteri yang tersandung kasus korupsi pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Sebelumnya, K.H. Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai wakil presiden periode 2019—2024 pada Pemilu 2019 mengatakan bahwa penyusunan struktur kabinet masih dalam penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan.

"(Kabinet) sekarang masih disempurnakan-disempurnakan," ujar Ma'ruf di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10).

Ma'ruf meminta publik untuk bersabar menanti nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bila saatnya sudah tepat, dia memastikan nama-nama jajaran kabinetnya akan diumumkan secara terbuka di hadapan masyarakat."Nanti lah kalau sudah saatnya. Tunggu saja," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang, Ma'ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus."Soal pelantikan ya persiapan dilantik saja," ucap dia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober dijadwalkan menggelar pelantikan terhadap Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum 2019.

Sebelumnya, terdapat kabar atas usulan pelantikan Presiden dan Wapres dimajukan ke hari Sabtu (19/10). Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, tetap sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periode DPR dan periode itu sudah fix 5 tahunan," kata Pramono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, periode jabatan tersebut tidak boleh maju atau pun mundur dari jadwal yang ditetapkan. Pelantikan Presiden dan Wapres periode 2019-2024 akan tetap berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2019. Ant

 

BERITA TERKAIT

Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP

NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski…

AMAN Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

NERACA Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah…

Kemenkumham RI Bahas Pasal Kekayaan Intelektual pada Pertemuan GRTKF

NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI membahas berbagai pasal mengenai kekayaan intelektual pada pertemuan terkait Sumber Daya…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP

NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski…

AMAN Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

NERACA Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah…

Kemenkumham RI Bahas Pasal Kekayaan Intelektual pada Pertemuan GRTKF

NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI membahas berbagai pasal mengenai kekayaan intelektual pada pertemuan terkait Sumber Daya…