Pengadilan Diharapkan Kabulkan Pailit BCK

NERACA

Jakarta - Perusahaan konstruksi di Selandia Baru,H Infrastructure Limited berharap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit kepada Bangun Cipta Kontraktor (BCK), setelah pada persidangan berikutnya memasuki agenda kelengkapan legal standing dan pembuktian atas utang BCK.

Menurut kuasa hukum H Infrastructure Limited Representative Office, Ian PSSP Siregar, persidangan yang berlangsung masih pada tahap melengkapi legal standing dari pihak termohon dan pemohon yang selanjutnya akan langsung memasuki agenda pembuktian.”Karena ini kasus perdata khusus di bidang kepailitan, sehingga tidak ada replik maupun duplik. Jadi, langsung memasuki agenda pembuktian pada 28 Oktober 2019. Kalau melihat waktu yang sudah sekian lama, sepertinya akan langsung ke pembuktian soal utang-utang BCK kepada klien kami, setelah legal standing lengkap,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Ian menambahkan, pada persidangan berikutnya (28/10), majelis hakim masih mengagendakan kelengkapan legal standing dari kedua belah pihak. Sidang Kamis (17/10), kemarin dipimpin hakim ketua, Abdul Kohar yang didampingi hakim anggota, Makmur dan John Tony Hutauruk.

Ian berharap, pasca pembuktian atas utang-utang BCK kepada H Infrastructure Limited, Pengadilan Niaga pada PN Jakpus bisa mengabulkan permohonan pernyataan pailit kepada BCK. "Mereka (kuasa hukum BCK) bisa langsung menjawab permohonan pernyataan pailit itu di persidangan, jika mereka siap. Mereka sudah terima secara formal, permohonan pernyataan pailit dari klien kami," kata Ian.

Sebagaimana diketahui, HInfrastructure Limited dalam permohonan permyataan pailit kepada Bangun Cipta Kontraktor meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit kepada Termohon. Selain itu, memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa Bangun Cipta Kontraktorberada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pemohon juga meminta agar majelis hakim dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus sebagai hakim pengawas proses kepailitan Bangun Cipta Kontraktor. H Infrastructure Limited juga memohon kepada majelis hakim agar menunjuk dan mengangkat Fitri Safitri dariFitri Safitri Attorneys & Counselors sebagai kurator.

Terkait kelengkapan legal standing pemohon, menurut Ian, sejauh ini pihaknya sudah memenuhi permintaan dari majelis hakim dan hanya menunggu proses administrasi terkait legalisir izin usaha konstruksi dari Keduataan Besar RI di Selandia Baru dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Mereka (BCK) membantah tentang izin dari usaha kontruksi asing yang diizinkan oleh Indonesia," ucapnya.

Dia mengatakan, pihak BCK meminta agar ada dokumen perpanjangan izin usaha konstruksi, padahal tidak ada proyek yang berjalan. "Justru kami menagih proyek yang tidak bisa dituntaskan oleh BCK di joint agreement. Mereka ada kekurangan pada legal standing, tetapi belum bisa kami sebutkan, karena akan dituangkan dalam kesimpulan," tegasnya.

BERITA TERKAIT

Geliatkan Transaksi Pasar ETF - BEI Berikan Insentif Hapus Biaya Transaksi

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan pasar exchange traded fund (ETF), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berbenah melakukan pembangunan infrastruktur,…

Pertebal Likuiditas - Adhi Karya Rencanakan Rights Issue dan PMN

NERACA Jakarta – Geliatnya pembangunan infrastruktur yang tengah di bangun pemerintah memacu PT Adhi Karya (Perseo) Tbk (ADHI) untuk mengembangkan…

Maybank Indonesia Cetak Laba Rp 1,8 Triliun

NERACA Jakarta – Pendapatan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) sepanjang tahun 2019 kemarin tumbuh 3,7% menjadi Rp10,8 triliun,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kadin: Industri Tidak Bisa Langsung Tumbuh Meski Harga Gas Turun

NERACA Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai bahwa penurunan harga gas industri yang rencananya akan mulai berlaku…

Beli Rumah di Usia Muda Bukan Lagi Mustahil

Empat tahun sejak di lantik menjadi perwira polisi, Nuril Fajar (25) memberanikan diri mengambil rumah di usia muda. Hal ini…

PP Properti Rilis Obligasi Rp 401,3 Miliar

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnisnya, emiten properti PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan dua seri obligasi senilai dari…