Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di sisi lain, pemerintah juga ditantang memiliki jurus untuk bisa mempertahankan investor asing yang sudah ada di dalam negeri, terutama dengan meminimalisir sejumlah faktor masalah yang sering bikin kapok para investor saat melakukan usaha di Indonesia.

Alih-alih ingin menarik investor asing yang baru, fakta di lapangan malah banyak para investor asing yang memilih memindahkan perusahaan atau pabriknya ke negara tetangga, seperti Vietnam. Adapun penyebab pindahnya perusahaan milik investor asing, karena adanya beberapa faktor masalah yang sudah sering para investor asing keluhkan kepada pemerintah Indonesia. Namun, tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Celakanya perusahaan yang pindah adalah investasi asing berbasis ekspor yang bersifat padat karya.

Kita melihat faktor bermasalah yang sering bikin kapok para investor umumya mencakup tiga hal yaitu tenaga kerja, biaya logistik dan ketidakpastian hukum.

Menurut ekonom senior Indef Nawir Messi, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan para investor. "Sampai hari ini, para investor itu komplain pertamanya selalu tenaga kerja," ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, pertumbuhan upah tenaga kerjadi Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan produktivitas industri, ini memberatkan investor.

Masalah tenaga kerja tidak hanya pada upah, tapi sejak dari perekrutan saja sudah bermasalah. Sebut saja untuk perekrutan tenaga operator. Intervensi dari ormas-ormas setempat masih sangat mengganggu dan membuat cemas investor. Ormas-ormas ini melakukan intervensi dengan desakan yang sering menjurus anarkis. Masalah lainnya adalah kualitas SDM yang ada sangat minim dan maraknya demo buruh sehingga mengganggu produktivitas kerja buruh.

Untuk biaya logistik menjadi sorotan kedua setelah tenaga kerja. Menurut pengamat transportasi dari UI Ellen Tangkudung, salah satu permasalahan yang dihadapi dunia usaha adalah tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut Frost and Sullivan, Indonesiamemiliki biaya logistik termahal di Asia, yakni sebesar 24% dari PDB, disamping itu masalah maraknya pungutan liar (pungli) baik oleh aparat maupun preman, yang menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia.

Ketidakpastian hukum menjadi sorotan terakhir yang menciptakan ketidak nyamanan para investor untuk berinvestasi. Sebagai contoh, substansi peraturan perundang-undangan yang seringkali tumpang tindih atau tidak sinkron, misalnya adanya otonomi daerah, muncul ‘raja-raja’ kecil di daerah yang membuat para pengusaha harus kerepotan setiap kali ada perubahan aturan di daerah.

Banyaknya peraturan yang tidak jelas membuat pengusaha sulit untuk menghitung cost (biaya), misalnya banyak Peraturan Daerah (Perda) seperti retribusi yang dikenakan kepada investor yang menanamkan modalnya di daerah, padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan investor, pungutan tersebut sudah termasuk di dalamnya. Hal itu menyebabkan banyak terjadi pungutan berganda, dan sering kali pungutan berganda itu ditemukan para Investor di lapangan.

Karena itu, pemerintah perlu segera mengatasi permasalahan-permasalahan ini, karena ini sudah menjadi PR lama dan belum tuntas sampai sekarang. Artinya, regulasi tegas terhadap masalah upah, perekrutan,etos kerja dan kedisiplinan para pekerja Indonesia harus segera dibuat, sehingga ‘perilaku tradisional’ para pekerja Indonesia bisa segera diatasi.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Isu Radikalisme

Radikalisme di Indonesia merupakan musuh besar bersama yang dapat menghambat laju perkembangan bangsa, salah satu parasit negara tersebut bisa dibilang…

Dinamika Perbankan Lokal

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent of…

Ancaman Kemiskinan Tetap Ada

Meski pemerintah akhirnya merealisasikan angka inflasi hingga akhir 2018 mencapai kisaran 3%-4%, situasi ini tampaknya tak bertahan lama, mengingat pemerintah…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Mengerek Cukai Rokok

Rencana kenaikan cukai rokok kini menjadi pembahasan antara pemerintah dan instansi terkait lainnya, sebagai upaya menaikkan penerimaan negara di tahun…

Antisipasi Isu Radikalisme

Radikalisme di Indonesia merupakan musuh besar bersama yang dapat menghambat laju perkembangan bangsa, salah satu parasit negara tersebut bisa dibilang…

Dinamika Perbankan Lokal

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent of…