Oleh: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM

Energi Berkeadilan merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan energi (available) dengan harga terjangkau (affordable) bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan dan merata. Energi Berkeadilan sesungguhnya merupakan turunan dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Program Energi Berkeadilan diwujudkan dalam beberapa program kerja, di antaranya pencapaian 100% rasio elektrifikasi, pemerataan dan keterjangkauan energi, keberlanjutan, serta kemandirian dan kedaulatan energi.

Dalam 5 tahun terakhir rasio elektrifikasi sudah mencapai hampir 100%. Rasio elektrifikasi pada akhir 2014 tercatat masih sebesar 84,35%, lalu meningkat pesat hingga 98,81% pada akhir 2018. Diperkirakan akan mencapai 99,99% pada akhir 2019. Program 100% rasio elektrifikasi tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri.
 
Untuk menerangi di daerah-daerah terpencil, yang tidak ada jaringan distribusi listrik, digunakan panel tenaga surya dengan memasang 4 lampu di setiap rumah penduduk. Pencapaian 100% rasio elektrifikasi, tidak hanya menerangi di daerah-daerah yang sebelumnya gelap-gulita menjadi terang-benderang, tetapi juga mendorong bisnis dan industri, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai pemerataan dan keterjangkauan, dicanangkan dua program utama, yakni subsidi tepat sasaran dan BBM satu harga. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM dari untuk konsumsi dialihkan untuk produksi. Pengalihan subsidi BBM itu diimplementasikan dan dikawal oleh Kementerian ESDM sehingga cukup berhasil, tanpa menimbulkan gejolak.  

Data menunjukkan subsidi BBM pada 2014 sebesar 46,79 juta kiloliter (kl), turun menjadi 7,15 juta kl pada 2018. Pada periode yang sama subsidi LPG dari 4,99 juta metric ton (MT) turun menjadi 3,10 juta MT. Secara total, subsidi energi yang selama ini menjadi beban APBN mengalami penurunan secara drastis. Pada 2014, total subsidi energi masih bertengger sebesar Rp306,45 triliun. Pada akhir 2018 turun menjadi Rp153,25 triliun.

Penurunan subsidi energi dalam jumlah yang besar itu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang produktif, salah satunya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka mencapai program pemerataan dan keadilan, Presiden Joko Widodo dengan berani menetapkan kebijakan BBM satu harga untuk seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan ini mengurangi beban rakyat, utamanya rakyat yang tinggal di daerah terpencil. Pasalnya, harga premium di daerah terpencil sebelumnya berkisar Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per liter, bandingkan dengan harga premium di Jawa hanya sebesar Rp6.450 per liter.

Kerja keras, serius dan terus menerus dari Kementerian ESDM telah menghasilkan capaian BBM Satu Harga secara signifikan. Hingga akhir 2018, penerapan kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 131 titik dari 161 titik yang ditargetkan. Saat ini bahkan sudah mencapai 171 titik. Penerapan kebijakan BBM satu harga juga mempunyai multiplier effects bagi pertumbuhan bisnis dan industri di daerah. Pada saat yang sama menurunkan pula harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi sehingga dapat menaikkan daya beli rakyat di daerah-daerah terpencil.

Untuk mencapai keberlanjutan ketersediaan energi, salah satu program yang diterapkan ialah menggantikan energi fosil dengan energi bersih. Untuk itu, Kementerian ESDM secara terus-menerus melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai target bauran energi pada 2025 sebesar 23%. Beberapa program EBT, di antaranya penggunaan biodesel 20% (B20), B30 hingga B100, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, penggunaan sistem pembangkit tenaga surya atap (rooftop), dan pengembangan kendaraan listrik.

Kebijakan kedaulatan dan kemandirian energi diterapkan dengan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Blok Rokan dari Chevron untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Berbeda dengan Blok Mahakam, pengambilalihan Blok Rokan dilakukan melalui penawaran fair bidding, yang dimenangkan Pertamina. Dengan fair bidding itu, pengelolaan Blok Rokan dapat dialihkan ke Pertamina, tetapi tetap menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

Sementara itu, pengambilalihan Freeport dilakukan dengan divestasi 51% saham Freeport melalui perundingan sesuai dengan kaidah internasional. Hasilnya, Indonesia menguasai saham mayoritas Freeport sebesar 51%, setelah selama 51 tahun Indonesia hanya menggenggam 9,36% saham Freeport. Setelah keberhasilan itu, Menteri ESDM kembali mendobrak kebuntuan perundingan Blok Masela yang sudah mangkrak hampir 20 tahun. Hasilnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda menyepakati sejumlah poin strategis, yang menjadi dasar pengembangan proyek Lapangan Abadi Blok Masela untuk segera dilakukan.

Memang selama 3 tahun terakhir terjadi defisit neraca migas yang berkontribusi terhadap defisit Neraca Dagang Indonesia (NDI), yang mencapai US$2,14 miliar pada Januari-Agustus 2019. Namun, defisit tersebut lebih kecil ketimbang defisit NDI periode sama pada 2018, yang mencapai US$2,86 miliar. Penurunan defisit NDI itu lebih disebabkan oleh penurunan impor migas mencapai 23,7%, yang disumbang oleh turunnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$1.766,5 juta (43,74%), hasil minyak US$1.043,1 juta (15,44%), dan gas US$24,2 juta (2,14%).

Defisit neraca migas sulit dihindari karena merupakan konsekuensi dari program pemerintah untuk menjadikan komoditas migas sebagai pendorong pembangunan, bukan penghasil devisa untuk APBN. Defisit neraca migas juga terjadi di beberapa negara maju, di antaranya, AS, Jepang, dan Korea Selatan. Kementerian ESDM telah melakukan berbagai upaya untuk menekan defisit neraca migas, utamanya menurunkan impor Migas melalui  pengembangan EBT.

Kerja sama  Pertamina dengan Eni Italia, yang mengolah sawit menjadi bio solar dan bio avtur, tidak hanya menghasilkan energi bersih dan menurunkan impor migas, tetapi juga dapat mendongkrak harga sawit yang sedang terpuruk. Pembangunan kilang minyak Pertamina dan pembelian crude oil dari kontraktor di dalam negeri juga untuk mengurangi impor BBM dan minyak mentah yang diolah di kilang dalam negeri.

Berdasarkan berbagai capaian implementasi program kementerian ESDM tersebut, Program Energi Berkeadilan telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, serta meningkatkan kemandirian dan kedaulatan energi negeri. Dengan demikian, capaian Energi Berkeadilan tidak hanya mengimplementasikan program Nawacita saja, tetapi juga menjalankan konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (www.mediaindonesia.com)