Mewaspadai Aksi Terorisme Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

Oleh : Dewi Widyasari, Pemerhati Sosial Politik

Ancaman dari kelompok radikal untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kian nyata, apalagi dengan adanya insiden penusukan terhadap Wiranto selalu Menko Polhukam Yang ditusuk oleh Abu Rara pada saat melakukan kunjungan kerja di Banten.

Pelaku penusukan tersebut, diduga merupakan kelompok teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengakut telah mendeteksi adanya kelompok yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Period 2019-2024.

Budi juga memberikan sinyal, bahwa penusukan terhadap Wiranto merupakan rangkaian upaya dalam mengacaukan situasi tersebut, utamanya dalam ancaman jelang pelantikan pada 20 Oktober 2019 nanti.

Meski demikian, Budi sulit mendeteksi gerakan JAD lantaran kelompok tersebut bergerak dengan kelompok – kelompok kecil. Oleh karena itulah, mantan Wakapolri tersebut meminta agar masyarakat turut mengawasi bibit – bibit JAD di lingkungan masing – masing.

Selain itu, intelijen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

Tentu tak bisa dipungkiri, jika ada golongan yang tidak menerima atas pelantikan Jokowi-Ma’ruf merupakan kelompok yang gagal move on dari Pilpres 2019, padahal kenyataannya baik dari KPU maupun MK, telah memutuskan bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang unggul 20 persen lebih banyak dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Kalah ataupun menang, tentu merupakan konsekuensi dari pesta demokrasi, siapapun yang maju ya harus siap menang dan siap kalah, tapi tetap berjiwa ksatria, bukan lantas melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Wajar saja jika banyak orang merasa heran dengan kelompok yang gagal move on tersebut, yang mana seakan tidak terima dengan kekalahan Prabowo-Sandiaga, padahal kita pun masih ingat dimana jokowi dan Prabowo telah melaksanakan rekonsiliasi secara terbuka, dan bahkan Prabowo pun telah bertemu dengan Megawati dalam suasana khidmat dengan diplomasi nasi goreng ala Megawati. Pembauran tersebut menunjukkan bahwa diluar politik, kubu Jokowi dan Kubu Prabowo adalah teman.

Selain penusukan terhadap Wiranto, Upaya penggagalan pelantikan itu juga dilakukan dengan samar. Dimana kelompok tersebut berbaur dengan mahasiswa yang kala itu melaksanakan aksi turun ke jalan untuk mengkritisi sejumlah rancangan undang-undang kontroversial.

Tentu saja mahasiswa tidak menghendaki aksinya disusupi. Termasuk dari pihak yang mau menggagalkan pelantikan. Artinya kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi hanya memanfaatkan momentum politik yang berkecamuk dari rentetan aksi mahasiswa.

Sementara itu, Haidar Alwi yang merupakan Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mendesak pihak kepolisian agar segera membongkar dalang di balik aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis jelang pelantikan presiden periode 2019-2024.

Haidar menilai, saat ini Presiden Jokowi dalam kondisi terdesak. Meski Jokowi-Ma’ruf Amin telah sah dan konstitusi sebagai peserta Pilpres yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Meski Mantan Walikota Surakarta tersebut telah memiliki legalitas dari pemungutan suara pada April lalu. Namun kelompok penunggang aksi-aksi anarkis tersebut masih akan terus menggoyang Jokowi.

Ia juga menambahkan, ARJ masih setia dan solid dalam memegang teguh konstitusi dengan berpedoman pada Pancasila UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta secara konsisten menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Politikus Senior Ruhut Sitompul menduga masih ada sebagian pendukung Prabowo Subianto yang belum move on pasca Pilpres. Mereka merupakan ‘orang lama’ yang memiliki kecenderungan bersebrangan dengan Jokowi.

Ia mengatakan, masih ada riak-riak yang tidak terima dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf hingga mencoba mengganggu stabilitas dan pelantikan keduanya pada 20 Oktober nanti.

Ruhut meyakini, mereka bukan pendukung Prabowo-Sandiaga melainkan kelompok yang ditengarai sebagai penumpang gelap demokrasi. Seperti ormas-ormas yang selama ini justru cenderung merusak stabilitas keamanan negara dan memiliki paham yang berseberangan dengan Pancasila.

Kewaspadaan akan upaya penggagalan jelang pelantikan mutlak diperlukan, oleh karena itu jangan sampai kita semua terprovokasi oleh ujaran beberapa kelompok yang tidak bisa menerima dengan legowo hasil pemilu beberapa bulan yang lalu.

BERITA TERKAIT

Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang

Oleh: Dr. Endi Haryono, Dosen Hubungan Internasional President University Laporan Asian Development Bank (ADB), Oktober 2019, menulis bahwa pada kurun…

Mewaspadai ASN Terpapar Radikalisme

Oleh : Rahmat Kartolo, Pengamat Sosial Politik Pada Mei 2018 silam, Tim Detasemen  Khusus 88 Antiteror dan Polres Probolinggo menangkap…

Visi Utama Jokowi : “Indonesiasentris”

  Oleh : Firhan Rahman, Forum Pegiat Media Sosial Independen Periode kedua pemerintahan Jokowi akan fokus pada salah satunya, pembangunan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Utang Pemerintah Meningkat, Berkah vs Bencana?

Oleh: Dr. Ninasapti Triaswati, M.Sc., Staf Pengajar Universitas Indonesia   Utang pemerintah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dipandang…

Jangan Paksa Presiden Terbitkan Perppu KPK

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik Berbagai kalangan gencar memaksa Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK, Namun Hal tersebut…

Batik: Industri Kreatif vs Globalisasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju sepertinya tidak perlu…